BANGKINANG (RIAUMANDIRI.co) - Sejak bergulirnya program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun 2008,  antusias desa yang mengikuti program ini cukup tinggi. Terbukti banyak program ini telah memberikan dampak  pada masyarakat.

Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Kampar,  yang telah mengikuti program pamsimas sebanyak 180 desa. Masih tersisa 65 desa yang belum mengikuti dan akan diprogramkan di tahun mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Kampar Indra Pomi Nasution saat memaparkan pelaksanaan Pamsimas  dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pamsimas di Kampar, di Bappeda, Selasa (21/2).

Rapat dibuka Asisten II Setdakab Kampar Nurbit. Hadir pihak World Bank, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PU RI,  Bappeda Kampar, OPD lingkungan Pemkab terkait dengan program Pamsimas.

Disampaikan Indra Pomi, sebelumnya program Pamsimas di Kampar ditangani Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Mulai 1 Januari 2017, program Pamsimas di tangani Dinas PU PR.

Pemerintah sudah merencanakan  pengembangan program Pamsimas tahun 2017. Diantaranya, pada  Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan dana Rp1,65 miliar, Untuk OBA (Output Base Approach)/Hibah Air Minum Pedesaan.

Kemudian dari 148 desa belum semuanya berfungsi. Ada 80 desa yang masuk kategori hijau (berfungsi), 65 desa warna kuning (berfungsi sebagian) dan 3 desa berwarna merah (tidak berfungsi).

Menyikapi kondisi ini, Pemkab Kampar berkomitmen Tahun Anggaran 2017 menganggarkan untuk optimalisasi 3 desa yang belum berfungsi dan berfungsi sebagian sebesar Rp300.000.000. Semua desa yang tidak berfungsi/berfungsi sebagian akan  berfungsi pada tahun 2019.

Bupati akan menyurati Kepala Desa agar menganggarkan operasional dan pemeliharaan Pamsimas di desa masing-masing. “Kita berupaya agar paling lambat  2019 seluruh program Pamsimas berfungsi. Ini kita lakukan dalam upaya meningkatkan Kabupaten  Kampar  menuju Universal  Acces Tahun 2019,” ujarnya.

Sementara,  Asisten II Setdakab Nurbit menyampaikan adanya desa yang program pamsimas tidak berfungsi dan berfungsi sebahagian disebabkan banyak hal diantaranya, dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur, ketersediaan anggaran kegiatan.  “Bagaimanapun program pamsimas menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. (oni)