Makasar, (RIAUMANDIRI.co) – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris mengatakan wacana yang diinisiasi oleh pemerintah terkait sertifikasi ulama dinilai hanya membuang waktu dan anggaran saja. Ditambah lagi wacana tersebut menuai polemik di masyarakat.
 

“Kementerian Agama hanya membuang waktu dan biaya saja untuk menggodok program sertifikasi ulama ini,” cetus Fahira di Makasar, Senin, 13 Februari 2017.
 

Saat ini NU, Muhammadiyah dan MUI kata dia telah mengeluarkan anggaran besar untuk standarisasi khatib salat Jumat. “Jadi untuk apa lagi pemerintah mau keluarkan anggaran untuk itu,” tutur Fahira.
 

Dia menilai usulan Kementerian Agama ini hanya terkesan atau terbawa dengam kondisi yang ada di Indonesaia saja. Sehingga, mewacanakan standarisasi bagi kaum ulama dan para khatib salat Jumat. “Kemenag ini seolah-olah hanya tergerak dari persoalan kasus Basuki Tjahja Purnama dan Habib Rizieq saja. Dan kebetulan ini mengena dalam beberapa hari terakhir ini,” kata Fahira.
 

Atas wacana ini, DPD kata Fahira, berencana menjadwalkan pemanggilan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait rencana itu. “Kami akan panggil Menteri Agama untuk menjelaskan hal ini,” ucap Fahira.(ac/nanda)