Pekanbaru (RIAUMANDIRI.co) - Kabar gembira bagi para guru madrasah Inpasing atau jabatan fungsional guru bukan PNS, yang ada di Provinsi Riau, Pemerintah Pusat malalui Kementrian agama, segera akan menganggarkan anggaran yang sudah tertunda sejak tahun 2015 yang lalu. Paling lambat pada bulan Juni 2017

 

Kepastian Pemerintah akan membayarkan inpasing guru madrasah tersebut, disampaikan oleh Komisi VIII DPR RI, saat kunker ke Riau. Dan mengadakan pertemuan dengan Ditjen Kementrian agama RI, Kepala Kemenag RI, dan puluhan guru madrasah se Provinsi Riau, Kamis (9/2), di Kantor Kemenag Riau.

 

"Tunggakan pemerintah terhadap guru inpasing yang belum terbayarkan sejak tahun 2016 segera ditunaikan tahun ini juga. Tidak ada lagi persoalan isu-isu anggaran dan lain sebagainya," tegas ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, usai rapat.

 

Dikatakan Ali Taher, panja DPR sengaja di berlakukan mengingat selama dua tahun ini Honor inpasing guru madrasah diabaikan saja. Untuk itu harus diselesaikan segera.

 

"Sejauh ini sudah ada sebanyak 82.000 guru sudah bisa dibayarkan. Dan yang masih tersisa itu adalah verifikasi sebanyak 93.000 yang memerlukan verifikasi ulang. Kenapa karena ada satu nama bisa muncul dua tiga kali dalam satu daftar," jelasnya.

 

Sementara itu, kepala Kantor wilayah Kementrian agama Riau, Ahmad Supardi, mengatakan, untuk wilayah Riau sudah dilakukan verifikSi terhadap guru inpasing tersebut. Namun dari BPKP nya belum keluar berapa yang harus dibayarkan. Karena masih ada satu guru yang datanya terdata di tiga tempat.

 

"Sebetulnya sudah ada inpasingnya, cuma dananya belum keluar. Kenapa belum keluar karena dananya dari pusat belum ada, dan verifikasi dari BPKP kan belum tuntas juga itu. Memang ada nama yang keluar tiga kali, mengajar di tiga tempat dan hanya berlaku untuk satu saja," jelas Supardi.

 

Untuk tahun ini, Kemenag Riau telah menghitung anggaran yang disiapkak untuk membayarkan impasing guru madrasah sebesar Rp29 Miliar, diluar tahun lalu. Karena pada tahun lalu masih ada yang menunggak 3-4 bulan per Kabupaten. Diperkirakan sebanyak Rp30 Miliar yang akan dibayarkan.

 

"Jadi kita punya uang sebesar Rp29 dan hutang tahun lalu sebesar Rp30 miliar, dengan jumlah Rp59 Miliar. Insya Allah tahun ini akan dibayarkan," jelasnya.

 

Untuk jumlah inpasing guru madrasah di Riau terdapat sebanyak 1800 guru. Namun yang wajib dibayar sebanyak 1.520, dan sisanya ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri dan ada yang menjadi PNS.

 

"Perguru itu ada yang menerima 3 sampai 2,5 juta perbulan, kali 13 bulan. Bervariasi itu sesuai dengan golongannya," tutupnya.

 

Terpisah, Plh Sekdaprov Riau, Kasiaruddin, mengatakan, Pemprov Riau, mendukung Komisi DPR RI dan Kementrian agama dalam menyelesaikan pembayaran honor guru madrasah inpasing di Provinsi Riau.

 

"Tentu kita mendukung langkah ini, agar para guru bisa menerima hak mereka yang sudah tertunda ini," singkatnya.(nur)