PEKANBARU (riaumandiri.co)-Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, diminta segera bergerak cepat dalam merealisasikan APBD Riau tahun 2017.

Saat ini, Gubri dinilai telah memiliki kabinet lengkap untuk segera melaksanakan amanah rakyat itu. Bermula dari dilantiknya pejabat Eselon II dan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat Eselon III dan IV.
Dengan demikian, Gubri dan kabinetnya diharapkan mampu melaksanakan program yang sudah dirancang.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, akhir pekan lalu. Dikatakannya, sejumlah pejabat yang telah dilantik, tidak melakukan penyimpangan berupa korupsi, sehingga  Pemprov Riau akan  bersih dan lebih bagus dengan penempatan orang-orang profesional agar pemerintahan berjalan dengan maksimal.
"Kita berharap Gubernur tidak salah pilih.

Dengan demikian, Gubri bisa menjalankan program untuk masyarakat di APBD (Riau) Tahun Anggaran 2017 ini dengan optimal didukung kekuatan jajaran Pemprov Riau yang baru. Juga jangan ada Silpa besar lagi di akhir tahun," ungkap Sunaryo.

Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Dumai itu mengatakan, DPRD Riau telah mengesahkan APBD di akhir Desember 2016 lalu. Makanya, pihaknya meminta agar Gubri melaksanakan pembangunan untuk masyarakat.
"Jangan menunggu-nunggu lagi. Karena masyarakat yang akan rugi tidak bisa menikmati hasil pembangunan," ujarnya.

Kabinet yang baru, lanjut Sunaryo, diharapkan bisa membantu Gubri memperlancar program-program pembangunan dan juga jangan ditunda-tunda karena  alasan waktu mepet, dan lain sebagainya.

"Kabinet dan pejabat sudah dilantik semua sudah siap. Sudah bisa dimulai sekarang. Segera teknis pekerjaan dilaksanakan," tukas Sunaryo.

Senada, anggota DPRD Riau lainnya, Muhammad Adil mengatakan, pihaknya berharap dengan dilantiknya Pejabat Eselon II, III dan IV bisa langsung bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

"Di  tahun (2017) ini, minimal bulan 10 sudah finishing semua kegiatan proyek pembangunan," ujarnya.

Politisi Hanura tersebut juga berharap, di tahun 2017 ini tidak ada lagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabat pejabat yang berstatus Pelaksana Tugas. Hal ini, agar serapan anggaran dan program pemerintah untuk kepentingan rakyat dapat terealisasi secara maksimal nantinya.

Didominasi Wajah Lama

Terkait pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Riau saat ini, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, mengaku kecewa. Karena kebanyakan masih didominasi wajah lama.

Menurutnya, ketika dikonfirmasi belum lama ini, beberapa figur yang ada pada jajaran Eselon II, dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik, sehingga pernah mendapat rapor merah karena rendahnya serapan anggaran di SKPD yang dipimpin sebelumnya.

"Ada beberapa nama yang belum tepat di posisinya. Sehingga ilmu yang dimiliki pejabat bersangkutan akan kurang bermanfaat karena bukan bidang sesuai ilmu yang dikuasai," ujarnya ketika itu.

Pihaknya khawatir, hal serupa akan terulang di mana serapan APBD Riau tidak berjalan maksimal.

"Karena pejabat tersebut tidak menguasai bidangnya dan masih harus belajar untuk menyesuaikan karena bidang ilmunya tidak sama yang dikuasainya," ujarnya lagi.


Kendati begitu, Suhardiman tidak merinci nama-nama pejabat yang mendapat rapor merah dimaksud. Politisi yang biasa disapa Datuk ini mengatakan kalau pihaknya juga tidak mengetahui pertimbangan Gubri yang masih menempatkan pejabat yang dinilai berkinerja jelek. Padahal masa jabatan Gubri masih ada kurang dua tahun lagi, yang diharapkan kinerja Gubri dan jajarannya harus lebih baik lagi dari sebelumnya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini. (dod)

 

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 16 Januari 2017