PASIR PENGARAIAN (RIAUMANDIRI.co) - Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu menemui Setya Novanto pada Minggu (8/1) kemarin untuk berkoordinasi terkait peninjauan ulang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Rohul karena dianggap terlalu dipaksakan dan tidak prosedural.

 

Hal itu dibenarkan Nono Patria Pratama yang merupakan Pengurus Partai Golkar di DPD II Rohul. Menurutnya, pertemuan dengan Setya Novanto pada Minggu (8/1) malam itu mendapat respon positif. Ketua DPP Partai Golkar Setia Novanto, berjanji akan meninjau ulang hasil Musda DPD II Partai Golkar Rohul.

 

“Dari hasil koordinasi Pengurus DPD II Golkar Rohul dengan Ketua DPP Partai Golkar kemarin, beliau merespon dan mengaku akan meninjau ulang Musda tersebut. Karena menurut hemat kami, Musda tersebut tidak prosedural dan terlalu dipaksakan,” ungkap Nono Patria Pratama.

 

Diterangkan Nono, tahapan Musda DPD II yang dilaksanakan di Sapadia Hotel kemarin dinilai tidak prosedural karena SK Plt seharusnya diberikan setingkat di atasnya. Kemudian, panitia yang sudah dibentuk sebelumnya dinilai sah karena dihadiri 50/1 persen pengurus DPD II Partai Golkar.

 

“Jadi, musda kemarin kami anggap tidak prosedural. Kenapa, karena tidak ada tahapan-tahapan. Kemudian menurut hemat kami, pemilik suara dari Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar SK-nya sudah berakhir pada tahun 2015. Sehingga menurut kami, Musda DPD II kemarin sangat dipaksakan dan tidak prosedural dan perlu ditinjau ulang,” jelas Nono.

 

Sementara Musda DPD II yang digelar sebelumnya sempat ricuh, sejumlah orang yang mengaku kader partai Golkar mempertanyakan legalitas Musda, namun tidak menghambat jalannya acara itu. Dalam Musda tersebut Sariantoni terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu.

 

Menurut Idris Laena selaku Kordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar Wilayah Riau saat membuka Musda ke IV DPD II Partai Golkar menegaskan, pelaksanaan Musda ke IV DPD Partai Golkar Rohul sudah diambil alih pelaksanaanya oleh DPP. Pengambil alihan itu dikarenakan DPD II Partai Golkar Rohul tidak mampu menyelenggarakan Musda sesuai jadwal yang ditetapkan DPP.

 

“DPP Partai Golkar sudah menyurati DPD Partai Golkar Rohul melalui DPD I Golkar Riau, agar menggelar Musda tanggal 19-20 Desember lalu. Namun hingga waktu yang ditetapkan pelaksanaan Musda tidak kunjung terjadi. Karna DPD II tidak melaksanakan Musda sesuai instruski DPP, dan DPD I tidak memberikan sanksi, maka  Musda diambil alih DPP" tegas Idris Laena yang juga anggota Komisi VI DPR-RI itu.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 10 Januari 2017

 

Reporter: Agus Rohul

Editor: Nandra F Piliang