TELUK KUANTAN (RIAUMANDIRI.co) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi  masih banyak menemukan tenaga pendidik dan tenaga administrasi SMA yang tak ditarik oleh Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu, DPRD Kuansing menilai Pemprov Riau setengah hati dalam menjalankan undang-undang.

"Kita sudah turun ke SMA yang ada. Kita sangat terkejut, sebab banyak tenaga pendidik dan administrasi yang tak diterima Pemprov Riau, terutama honorer 2014 ke atas," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, Kamis (20/10) pagi di Telukkuantan.

"Saya melihat, Pemprov Riau setengah hati dalam mengelola SMA di Kuansing ini," ujar Musliadi.
Dengan adanya kondisi, ia mengkhawatirkan para tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah akan terlantar. "Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab? Kita takut, kalau kondisi ini dibiarkan akan terjadi mogok mengajar dan yang dirugikan para siswa," ujar Musliadi.

Ia berharap, Pemprov Riau tetap menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Seperti di Kuansing, adanya BOSDA. "Jangan ada yang dikurangi, kalau perlu ditambah. Sehingga, tidak ada yang dirugikan," pungkas Musliadi.(gor/ivi)