PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemprov Riau seharusnya bisa mengambil sikap tegas terhadap badan usaha milik daerah yang dinilai bermasalah. Seperti terhadap PT Riau Air, Pemprov seharusnya membekukan saja perusahaan itu, karena kondisinya dinilai sudah tidak sehat lagi.

Hal itu dilontarkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, Senin (3/10). Dikatakan Usman, dari awal keberadaan PT Riau Air (RA) sudah tidak sehat lagi.

"Mengapa harus menunggu RUPS (rapat umum pemegang saham, red) lagi. Menurut kami, RUPS bisa diambil ketika kondisi keuangan dan kesehataan perusahaan plat merah di Riau dinyatakan sehat dan punya masa depan yang baik PT RA buat pembangunan daerah," ujarnya.

Menurutnya, dengan menutup PT RA, secara tidak langsung Pemprov Riau juga telah menutup peluang terjadinya kebocoran pada anggaran daerah.

"Sehingga uang-uang untuk membajak APBD di kemudian hari tidak terjadi lagi. Kalau pun ingin menyubsidi perusahaan-perusahaan yang ada di Riau yang berbasis perusahaan daerah, maka harus dilihat master dan business plannya. Juga peluang dan lain sebagainya. Jadi BUMD ini tidak hanya menghabiskan APBD saja, tapi ikut memberi kontribusi besar kepada daerah," ujarnya.

Selain itu, Usman juga menyoroti keberadaan PT Riau Petroleum yang dinilai kerap membangkang terhadap aturan main. Pihaknya menilai, PT RP juga masih menjadi masalah bagi Pemprov Riau yang harus segera diselesaikan.

"Artinya harus tegas juga. Masa pemerintah kalah sama perusahaan yang dibentuknya. Kecuali mereka punya kepentingan. Kepentingan mereka apa," tambahnya.

Khususnya terhadap PT RP, Fitra Riau menilai BUMD ini termasuk yang sering membangkang terhadap kebijakan Pemprov Riau.
"Pemprov Riau tidak boleh kalah dari perusahaan seperti itu. Harus punya sikap yang tegas, sehingga tidak terkesan main-main," ulangnya.

Tidak hanya bagi dua BUMD tersebut, sikap serupa juga harus dilakukan Pemprov Riau kepada BUMD lainnya. Sebab sejauh ini, pihaknya menilai BUMD Riau masih mengalami krisis dalam konteks manajemen.

"Kalau bagi kami sebagai represtasi masyarakat, BUMD itu sehat apabila dia disubsidi satu kali, dan itu bisa dimanfaatkan, bisa diputar uangnya untuk pengembangan bisnis dan ekonominya. Itu yang dikatakan sehat. Tapi kalau dinyatakan sehat, dan setiap tahunnya disubsidi dari APBD, itu perlu dipertanyakan," lanjutnya.

Sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan pihaknya masih menunggu RUPS dua BUMD tersebut untuk menentukan kebijakan terkait kelangsungan dua perusahaan plat merah tersebut. Sementara lima BUMD lain, telah selesai menggelar RUPS dan hasilnya juga sudah dievaluasi Pemprov Riau.

Sedangnkan Gubri rsyadjuliandi Rachman, mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD. Dalam waktu dekat ini kembali akan dilakukan rapat bersama, dengan mengundang stake holder lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Salah satu hal yang dibahas adalah bagaimana pengelolaan BUMD ke depan tidak sampai menyalahi aturan.

Untuk kontribusi BUMD sendiri, Gubri mengakui ada yang memberikan kontribusi dan ada yang tidak. Untuk itulah dilakukan evaluasi. "Ya, itu tadi akan kita rapatkan setelah semua lengkap. Yang berkontribusi tetap berkontribusi, yang ndak ada ya belum," kata Gubri. (dod, dok)