PEKANBARU (RIAUMANDIRI.CO) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Asman Abnur ikut mengomentari serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 10 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang masuk dalam zona merah serapan terendah.

 

Menurut menteri, jika memang tidak ada perubahan serapan APBD sesuai target yang telah ditetapkan dalam beberapa bulan kedepan, lebih baik kepala SKPD dinas tersebut dievaluasi.

 

"Kalau memang tidak ada perubahnnya, yah lebih baik dievaluasi saja, kan sudah ada terget yang ditetapkan," tegas Asman Abnur usai meninjau layar serapan APBD seluruh SKPD, di ruang tunggu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Rabu (7/9/2016).

 

Dijelaskan Asman Abnur, dari keterangan Kepala BPKAD, keterlambatan tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang masih berjalan dan rekanan yang belum mengambil uang muka. Tapi itu juga tidak selalu menjadi alasan bagi SKPD untuk memperlambat serapan.

 

"Yah bisa saja kegiatannya lamban, jadi masih dalam proses. Dan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau," tambah Menteri.

 

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, telah memanggil kepala 10 SKPD tersebut setiap hari. Dan serapan ini selalu dipantau, termasuk zona-zona yang ditayangkan.

 

"Sudah kita panggil pak, dan seperti minum pil, setiap hari dipanggil agar mempercepat serapannya," kata Gubri kepada Menteri.(nur)

 

Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi Kamis, 08 September 2016

 

Editor: Nandra F Piliang