BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co)- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, sekaligus Perda Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Pajak Rokok.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Riau, Yulhendri, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan ini dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan larangan, serta memahami dan mentaati Peraturan Daerah, maupun keputusan kepala daerah.
"Jadi tujuannya untuk membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut," kata Yulhendri, kepada wartawan, usai menggelar acara sosialisasi, di Aula Kantor Bupati Rohil, Rabu (27/7).

Narasumber dalam sosialisasi ini melibatkan perwakilan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, Suryaningsih dan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Leni Riswanti. "Terkait Perda ini KPA yang biasa terjun langsung ke lapangan, karena mereka koordinatornya. Kalau Satpol PP sifatnya hanya kerjasama," kata dia.

Di dalam Perda Nomor 4 tahun 2006, terangnya, menyebutkan, untuk mengkoordinir penanggulangan HIV/AID perlu dibentuk KPA Provinsi melalui SK Gubernur. Karena itu, ruang lingkup dari KPA Provinsi untuk membentuk KPA kabupaten/kota.
"Makanya dalam sosialisasi tadi saya menanyakan kabupaten/kota mana saja yang belum dibentuk KPA. Tapi kalau masih ada yang belum kami minta secepatnya dibentuk," harapnya.

Kepala Kantor Satpol PP Rohil, Syafrianto, mengatakan, sosialisasi ini diikuti delapan dinas dan instansi terkait dengan jumlah peserta sebanyak 85 orang. "Ke depan, kami berencana akan mengadakan sosialisasi antara dinas, badan dan kantor yang menangani HIV/AIDS. Untuk Pajak Rokok kami akan melibatkan Kabag Hukum Setdakab Rohil," katanya.

Dia menegaskan, Satpol PP dalam hal ini berperan untuk mengkoordinir seluruh Peraturan Daerah yang nantinya akan terbit sesuai dengan apa yang telah disampaikan narasumber. "Semua itu akan kami terapkan bersama instansi terkait," kata Syafrianto.(zmi)