jakarta (HR)-Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) mendesak kepada pimpinan parpol agar tidak memperkeruh pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini.
Hal itu menyusul adanya kabar adanya konflik antara Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri dengan Presiden RI Jokowi terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Melantik Komjen BG menjadi Kapolri itu urusan presiden Jokowi. Jika ada kritik tajam secara langsung kepada Megawati merupakan tanggung jawab moral mencalonkan Jokowi sebagai presiden," terang Koordinator Humas dan Jaringan JNIB Khairul Fahmi di Semarang, Jumat (6/2).
Menurutnya, adanya pertentangan dan konflik berkepanjangan antara elite dan pimpinan parpol saat ini akan berujung pada akrobat politik. Akan tetapi, persoalan melantik atau tidak melantik seseorang menjadi Kapolri merupakan tugas dan wewenang konstitusi.
"Mandat ideologi yang diberikan Ketua Umum PDI-Perjuangan kepada Jokowi dalam rangka menegakkan Nawacita dan Tri Sakti Bung Karno, " kata dia.
Pihaknya berharap kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jussuf Kalla tetap konsisten melaksanakan Nawacita dan Tri Sakti. Sikap itu sebagaimana yang tercantum dalam dokumen visi-misi calon Presiden dan Wakil Presiden yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum saat itu.
Jika Nawacita itu justru tak dijalankan sesuai janji politik Jokowi-JK saat Pilpres lalu, pihaknya mengancam akan melakukan gelombang aksi secara besar-besaran.
"Kami siap turun jalan dan membangun panggung-panggung politik perlawanan. Bilamana hal ini tidak dijalankan oleh presiden dan wapres," ujar dia.
Tak hanya itu, pihaknya mendesak kepada para pimpinan Kompolnas juga tidak turut  terjebak pada persolan pelantikan Komjen BG menjadi Kapolri.  Kompolnas diminta agar menyerahkan calon-calon kapolri yang bebas kepentingan konflik interest.
"Setidaknya Kompolnas minimal mengajukan tiga nama calon Kapolri. Agar betul-betul bebas dari hal-hal dikemudian hari," ujar dia.(vvc/dar)