Munas PG

Akom Nomor Urut 1, Setnov Nomor 2

Akom Nomor Urut 1, Setnov Nomor 2

JAKARTA (riaumandiri.co)-Proses pengambilan nomor urut bakal calon ketua umum Partai Golkar baru saja rampung digelar di Kantor DPP Partai Golkar.

Proses penarikan nomor urut diawali dengan membariskan para bakal calon ketua umum di atas podium yang terdapat di aula DPP Partai Golkar.

Mereka berdiri sesuai nomor urut pendaftaran masing-masing, yakni Aziz Syamsudin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yasin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo.

Saat ditarik, Aziz mendapatkan nomor urut 6, Mahyudin nomor urut 4, Novanto nomor urut 2, Ade nomor urut 1, Airlangga nomor urut 3, Priyo nomor urut 5, Syahrul nomor urut 8, dan Indra nomor urut 7.

Akom Nomor urut tersebut nantinya akan digunakan para voters untuk memilih saat Munaslub digelar di Bali.
Setelah penarikan nomor urut, tahapan selanjutnya akan dilakukan masa kampanye di tiga zona, yaitu Medan meliputi zona Sumatera, Surabaya meliputi zona Jawa dan Kalimantan, serta Bali meliputi wilayah Indonesia timur. Dalam kampanye tersebut akan dilangsungkan sesi debat.

Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tak hanya menerima nomor urut, para bakal calon itu juga menerima surat keputusan penetapan mereka sebagai bakal calon ketua umum yang sah.
Mereka diwajibkan untuk patuh dan tunduk dengan segala peraturan yang telah ditetapkan SC.

Diharapkan kepada semua bakal calon untuk jujur dan adil agar mampu merebut kursi nomor satu Partai Golkar dan RI 1. Dilarang melakukan money politics dalam bentuk apa pun.

"Maka sejak diserahkan, bakal calon telah terikat dengan norma yang ditentukan, sejak itu Komite Etik berlaku secara penuh," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (7/5).

Ia mengimbau agar semua bakal calon dan tim sukses menaati norma yang berlaku. Berharap tidak ada interaksi negatif, seperti politik uang, yang dilakukan selama masa Munaslub.

"Jika komite etik menemukan dan bisa dibuktikan maka akan digarap majelis etik, dan konsekuensinya didiskualifikasi," tegas dia.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai, keenam calon ketua umum (caketum) memiliki kapabilitas yang sudah teruji. Bukan hanya di tigkat partai, keenam calon bahkan sudah berpengalaman di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Secara formal semua memiliki kriteria, mereka punya pengalaman panjang dan miliki kedudukan penting di Golkar dan DPR," kata Akbar.

Meskipun dinilai memiliki kompetensi, namun Akbar menyebut perlu ada komitmen kuat dari ketua umum terpilih untuk membangun kembali Golkar. Apalagi setelah konflik dualisme antara Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono di tubuh Partai Golkar.

"Tapi yang sekarang dibutuhkan adalah yang punya komitmen kuat untuk betul-betul membangun Partai Golkar ini. Karena dia merasa terpanggil untuk membangun Partai Golkar yang akhir-akhir ini terjadi perpecahan," ujar dia.

Bukan hanya komitmen, ketua umum Golkar harus rela mengorbankan segala yang dimilikinya untuk kembali membangun partai berlambang pohon beringin ini sebagai salah satu kekuatan partai politik terbesar di Indonesia.

"Dia juga menyediakan waktunya, tenaganya, sumber daya yang dia miliki sepenuhnya bagi upaya untuk memajukan Golkar," kata dia.

Ditempat terpisah, Guru Besar Universitas Pertahanan Profesor Salim Said menjelaskan, Golkar punya sejarah panjang sebagai organisasi yang disokong dana oleh penguasa Orde Baru. Usai reformasi, Golkar dipaksa mencari duit sendiri. Akibatnya, kerap golongan paling bermodal yang bisa menguasai Partai Golkar.

"Begitu reformasi datang, duit dari yayasan tidak bisa digunakan. Mereka harus cari duit sendiri. Mereka enggak punya pengalaman untuk mencari duit sendiri, karena Golkar enggak pernah susah," kata Salim menelaah masa lalu.

Dahulu, pendanaan Golkar disokong oleh Presiden Soeharto. Pascareformasi, giliran Akbar Tandjung yang menjadi Ketua Umum. Akhirnya kekuasaan Akbar diakhiri oleh orang lain yang dinilai bermodal lebih banyak. Begitulah seterusnya.
"Pak Akbar digulingkan oleh orang yang punya duit lebih banyak," kata Salim.

Salim memandang Akbar sebagai 'juru selamat' Golkar pada saat-saat genting di zamannya. Namun Akbar dinilainya tak punya daya tawar melawan kader berkocek tebal pada 2004. Jusuf Kalla akhirnya menggantikan Akbar sejak saat itu sampai diganti oleh Aburizal Bakrie.
Setnov Dilaporkan.
 
DItengah suasana penetapan nomor urut, Komisi Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menerima surat pengaduan atas Setya Novanto. Sebab, saat ini posisi hukum Setya Novanto dinilai tidak jelas karena tak ada keputusan atas dirinya dalam kasus 'Papa Minta Saham'.

Diduga, hal ini disebabkan karena dihentikannya sidang pelanggaran kode etik Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. ''Tindakan MKD yang tidak membuat putusan sidang MKD yang bersifat final dan mengikat terhadap Setya Novanto dinilai sebagai bentuk melawan hukum dan impunity terhadap Setya Novanto,'' dalam keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat dan Sugeng Teguh Santosa.

Pemberhentian kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto dengan tanpa putusan, dinilai telah membuat perkara ini menggantung. Karena, dalam kondisi menggantung, Setya Novanto belum tentu dinyatakan tidak bersalah.
Dalam surat itu juga disebutkan, apabila tidak ada pemeriksaan dari Komite Etik, maka posisi Setya Novanto masih bermasalah dan berpotensi menjadi beban Partai Golkar ke depan.

Dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo memastikan akan hadir pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar pada 15 Mei 2016.

"Saya akan datang ke Munas Golkar, ya Insya Allah saya akan datang," ujar Jokowi seusai menutup Indonesia Investment Week di JI Expo, Jakarta.

Munaslub Partai Golkar akan berlangsung di Nusa Dua, Bali. Munaslub Golkar akhirnya digagas setelah kedua kubu yang sebelumnya terlibat sengketa kepengurusan sepakat untuk menggelar islah dan mencari ketua umum yang baru.

Hingga saat ini, Panitia Munas sudah mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon ketua umum yang akan berkompetisi dalam Munaslub.(kcm/rep/okz/tpc/dar)