BUNGARAYA (riaumandiri.co)-Petani padi Kampung Kemuning Muda dan Bungaraya serta  Tuah Indrapura, Kecamatan Bungaraya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, mengadakan pemasaran produksi padi untuk petani.

 Dalam hal itu disampaikan Edi S warga Kampung Kemuning Muda kepada Haluan Riau, Kamis (14/4), selama ini masyarakat bungaraya khususnya para petani padi terpaksa menjual padinya keluar daerah.

 Alasan mereka menjual padi keluar daerah karena harganya lebih tinggi dari tengkulak yang ada di Bungaraya.

"Kalau kami terpaksa menjual padi ke luar, dari pada dijual di sini harga murah. Tapi kalau bagi petani yang punya hutang sama toke Cina (pemilik kilang padi) merak mau tak mau harus menjual ketoke itu dengan harga yang sangat murah.

 Untuk itu kita minta kepada pemerintah agar padi kita tidak dijual ke luar daerah (Medan), pemerintah bisa memberikan solusi," ungkapnya.

Senada diungkapkan Jamal warga Tuah Indrapura. Ia mengaku, saat ini para petani padi di Kecamatan Bungaraya terpaksa menjual hasil pertanian padi mereka itu ke derah luar, akibat tidak adanya tempat pemasaran produksi padi di Kabupaten Siak.

 Ini bukan hasil padi saja yang dijual petani, tetapi  sekam padi juga dijual seharga Rp5.000 per karung, sedangkan dedak seharga Rp3.000/kg dan gabah padi itu juga dijualkan ke sana," katanya.

 Lanjut Jamal mengatakan, hasil padi petani di daerahnya yang sudah dibawa itu juga sampai sekarang belum juga dibayar oleh agen. Sebenarnya hasil padi petani  di Kecamatan Bungararaya ini sudah termasuk swasembada lumbung pangan.

"Kalau Pemerintah membuat agen pemasaran produksi beras itu di kecamatan kita mungkin petani berhasil, ini malah tidak, setiap kali panen hasil tani banyak dijual kedaerah luar. Sedangkan Kabupaten Siak masih kekurangan penghasilan beras itu," ungkapnya.

 Sementara itu, Kepala UPTD Pertanian Bungaraya Siswanto saat ditanya wartawan mengatakan, mengenai permintaan petani itu, ia menyarankan untuk menanyakan ke Disperindag Siak.

Kepala Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Pasar (Disperindagpas) dan Usaha kecil Ekonomi Menengah (UKNM) Kabupaten Siak  Wan Bukhari beberapa hari yang lalu juga menjelaskan, untuk saat ini pemerintah tidak dapat menampung hasil padi petani, karena tidak ada anggaran untuk kesana.(gin)