Sikap Wabup Hafith Soal Kasus Bupati Terpilih

Sebelum Ada Inkrah, Suparman tak Bersalah

Sebelum Ada Inkrah, Suparman tak Bersalah

PASIRPENGARAIAN (riaumandiri.co)- Rasa prihatin terhadap kasus hukum yang dialami Bupati Rohul terpilih Suparman datang dari Wakil Bupati Rohul Hafith Syukri MM yang juga salah satu rival Suparman pada Pilkada Rohul lalu. Sebagai seorang sahabat, Hafith Syukri mengharapkan Suparman dapat terbebas dari cobaan yang dialaminya, dan segera dilantik sebagai Bupati Rohul. Sehingga bisa fokus  menjalankan amanah rakyat.

“Sebagai seorang sahabat saya mendoakan beliau terbebas dari kasus hukum yang dialaminya dan dapat segera dilantik. Sehingga amanah masyarakat Rohul yang telah dititipkan kepadanya melalui pilkada lalu, bisa fokus dilaksanakanya," ujar Hafith Syukri, Selasa (12/4) usai bersilaturahmi dengan warga NU di kediaman dinasnya.

Menurut Hafith Syukri, Apa yang dialami Suparman seharusnya disikapi secara dewasa oleh semua pihak. Persoalan hukum yang dialami bupati terpilih Suparman ini bisa saja terjadi kepada siapapun.

Apalagi, status tersangka yang sudah ditetapkan KPK, belumlah menyatakan bahwa Suparman bersalah. Masih ada proses pembuktian sebelum keputusannya inkrah.

Agar tidak membingungkan serta menimbulkan polemik di masyarakat, Hafith Syukri mengharapkan kepada masyarakat tidak menafsirkan persoalan hukum yang dialami Suparman dengan berbagai asumsi yang dikawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

“Semua pihak harus menghormati proses hukum, jangan dulu berasumsi. Bagaimanapun juga, kita harus memegang asas praduga tak bersalah. Jadi sebelum pembuktian dan  ketetapan hukum, beliau itu tidak bersalah,” tuturnya.

Meski pernah menjadi rival pada Pilkada Lalu, Hafith sama sekali tidak pernah mengganggap Suparman sebagai rival politik. Baginya, Suparman adalah putra terbaik Rokan Hulu dan juga sahabat baiknya.

Jangan Plin-plan
Terkait permasalahan yang dihadapi Suparman, masyarakat Rohul meminta kepada Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, jangan plin-plan. Sebab dampaknya, kini ratusan ribu jiwa masyarakat psikolgis terganggu, akibat  statemen yang tidak jelas.

"Tengok statemen di media terkait pelantikan Suparman, Bahasa apa itu? "Mungkin Iya, Mungkin Tidak" dan "Mempertimbangkan dalam waktu yang tidak ditentukan". Kata-kata itu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, Pak Mendagrdi Cahyo Kumolo, cobalah turun ke Rohul, lihat dampak statemen itu.

Kita khawatir nanti akan menucul tindakan radikal dan tindakan yang tidak diinginkan di tengah-tenggah, karena sudah menimbulkan polemik, sebab tidak ada kepastian dari pelantikan tersebut," terang tokoh masyarakat Rohul Syarkawi.

Ditambahkan Syarkawi yang merupakan mantan Ketua Kadin Rohul, akibat perkataan Mendagri ini, situasi politik tidak stabil dan ekonomi masyarakat semakin terpuruk. "Jika pelantikan ini tertunda, APBD Rohul tahun 2016 ini tidak akan disahkan, karena hingga kini KUA-PPAS saja belum disepakati," ujar Syarkawi.

Syarkawi meminta kepada Mendagri Cahyo Kumolo, jangan mengacak-acak masyarakat Rohul. Kini kondisi perekonomian masyarakat sudah sangat morat-marit, akibat kebijakan Mendagri yang tidak jelas.

"Kami meminta kepada Mendagri Cahyo Kumolo, harus mengedepankan kondusifitas masyarakat. Jika Polri pada Pilkada kemarin sudah berhasil mengamankan Rohul, jangan gara-gara kebijakan pemerintah pusat jadi ketentraman di masyarakat bawah tidak nyaman bahkan timbul kekacauan," tegasnya.(gus/yus)