PEKANBARU (HR)-Kejutan demi kejutan tampaknya masih terus menyelubungi APBD Riau tahun 2015. Setelah maraknya sorotan terkait anggaran yang diduga siluman, temuan yang tak kalah aneh kembali terulang. Kali ini, terjadi di Dinas Pariwisata Riau. Entah bagaimana kejadiannya, sejumlah anggaran yang telah tercantum di APBD 2015, tiba-tiba menghilang.

Yang cukup mencengangkan, jumlahnya juga tidak sedikit, mencapai Rp17 miliar. Yang lebih aneh lagi, dana tersebut sudah disahkan dalam paripurna DPRD Riau dan lolos verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Menariknya, dana hilang sebesar Rp17 miliar itu, diketahui termasuk dari total anggaran sebesar Rp67 miliar di Dispar Riau, yang disebut-sebut sebagai anggaran siluman.

Temuan itu terungkap saat Komisi E DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Selasa (3/2) yang berakhir hingga malam hari.

Hal itu bermula ketika Kepala Bappeda Pelalawan, Syahrul Syarif mempertanyakan anggaran pengembangan Kawasan Wisata Bono, yang awalnya dianggarkan sebesar Rp11,9 miliar dalam APBD Riau 2015.

"Namun sekarang kenapa hanya tercantum Rp5 miliar. Sedangkan dana sebesar Rp6 miliar entah ke mana. Akhirnya, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya berapa anggaran yang disediakan Pemprov Riau untuk kawasan wisata Bono ini," ujarnya.

Mendengar pertanyaan itu, Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur mempersilakan Kepala Dinas Pariwisata Riau, Said Syarifuddin menjawab pertanyaan itu. Said Syarifuddin ikut serta dalam kunker itu sebagai mitra Komisi E DPRD Riau.

Hilang di Biro Keuangan
Menurut Said, awalnya memang tersedia anggaran sebesar Rp11,9 miliar untuk pengembangan kawasan wisata Bono tersebut. Anggaran itu sudah disahkan dan lolos verifikasi Mendagri.

Namun ketika melakukan entry data di Biro Keuangan Setdaprov Riau, pihaknya menemukan ada dana sebesar Rp17 miliar di Dispar Riau, yang tidak tercantum lagi di sistem Biro Keuangan Setdaprov Riau. Artinya, dana itu tiba-tiba raib alias menghilang. "Dari Rp17 miliar, termasuk anggaran untuk pengembangan kawasan wisata Bono," ungkapnya.

"Kan setiap ada kegiatan, kita masukkan Rancangan Kegitan Anggaran (RKA)-nya. Ketika dientry ada Rp17 milyar yang sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Dengan demikian, terangnya, sama artinya dana sebesar Rp17 miliar di Dispar Riau sudah hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi.
"Karena kalau tidak ada ketika mengentry data, berarti pada tahun yang bersangkutan tidak ada program yang bersangkutan. Meskipun itu sudah disahkan dan lolos verifikasi Mendagri," terangnya.

Menariknya, Said Syarifuddin mengakui, dana sebesar Rp17 miliar itu termasuk dari total dana sebesar Rp67 miliar, yang sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai anggaran siluman. Seperti pengakuan Said Syarifuddin di hadapan Dewan, meski dana sebesar itu tercantum dalam APBD Riau 2015, namun pihaknya tidak merasa pernah mengusulkannya.

Kaget
Pengakuan Said Syarifuddin tersebut, sontak saja membuat Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur, terkejut. "Ini nanti yang akan kita sampaikan ke pimpinan Dewan. Kita akan bahas lagi dengan mengundang mitra kerja kita," ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, persoalan ini juga akan segera dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau. "Karena dulu yang disahkan APBD adalah itu Rp67 miliar. Kenapa sekarang bisa berkurang Rp17 miliar. Kita juga akan tanya TAPD (tim anggaran pemerintah daerah, red)," ujarnya lagi.

Pengakuan senada juga dilontarkan anggota Komisi E, Syafaruddin Poti. Ia merasa terkejut dengan hilangnya anggaran di Dispar tersebut. Khususnya untuk kawasan wisata Bono di Pelalawan. Padahal, kata politisi PDIP ini, anggaran tersebut sudah dua kali dievaluasi di Komisi E.  "Kita juga terkejut, kok bisa hilang. Dulu memang diusulkan Rp11,9 miliar, entah kenapa pula bisa jadi Rp5 miliar," ujarnya.

Senada dengan Masnur, Poti mengatakan akan membahasnya kembali bersama Dispar Riau. "Apa salahnya, kok bisa anggaran Rp17 miliar hilang. Padahal anggaran tersebut sudah disahkan," jelas Syafaruddin.

Dalam kunker kemarin, rombongan Komisi E dipimpin Ketua Masnur serta didampingi anggota Magdalisni, Markarius Anwar, Adriyan, T Nazlah Khairati, Sugeng Pranoto, Septina Primawati, Ramos Teddy Sianturi, Syafaruddin Poti dan  Ade Agus Hartanto.

Rombongan disambut langsung Bupati Pelalawan, Harris, Asisten II Bidang PembangunanAtmonadi Kepala Dinas Pariwisata Pelalawan, Zulkifli, Kepala Bappeda Pelalawan, Syahrul Syarif.

Dalam pertemuan dengan Bupati Harris, Masnur berharap ada sinkronisasi proyek yang dibangun di Pelalawan, sehingga yang dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pihaknya berharap, pengembangan wisata Bono yang merupakan ikon Pelalawan dapat dijadikan ikon wisata bagi Provinsi Riau. Namun hal itu tentunya harus disesuaikan dengan porsi pembangunan di Pelalawan, khususnya di kawasan wisata Bono. Di antaranya fasilitas jalan penghubung serta sarana pendidikan bagi masyarakat di kawasan itu.

Sementara, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan kunker tersebut. Apalagi, kegiatan itu didasari niat yang sama, yakni bagaimana membuat pembangunan secara maksimal di Riau.
Namun saat ditanya perihla hilangnya anggaran untuk pembenahan kawasan wisata Bono di Dispar Riau, Harris menolak berkomentar. "Kalau itu kita tidak ikut campur," ujarnya. ***