Karimun (riaumandiri.co)- Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Aunur Rafiq berharap, agar pemerintah pusat menambah anggaran untuk pembangunan sarana infrastruktur desa-desa tertinggal dan terpencil.

"Harapan ini sudah kami sampaikan ketika berkunjung ke Dirjen Bina Pembangunan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas di Jakarta. Alhamdulillah, responnya kementerian sangat bagus, dan kita berharap anggaran ditambah dalam APBN-P," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Selasa (5/4).

Aunur Rafiq menjelaskan, penambahan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan sarana infrastruktur bagi desa-desa yang masih jauh tertinggal, terutama listrik dan air bagi masyarakat di pulau-pulau dan wilayah pesisir.

Karimun sebagai daerah perbatasan dan baru 17 tahun berbentuk kabupaten, menurut dia, membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur sebagai pendukung Program Konektivitas Antarpulau dan Tol Laut sesuai dengan visi dan misinya sebagai bupati yang terpilih dalam Pilkada 2015.
"Visi dan misi kami juga selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Membangun sarana infrastruktur untuk pengembangan sektor kemaritiman," kata dia.

Dalam pemaparannya di Bappenas dan dua dirjen di Kementerian Dalam Negeri, Aunur Rafiq mengatakan, bahwa Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia diusulkan sebagai salah satu poros maritim Indonesia, sesuai Program Nawacita Presiden.

"Tol laut dengan membangun pelabuhan dan pengadaan kapal penyeberangan, kami harapkan dapat menghubungkan pulau-pulau di Karimun. Ini akan berdampak positif bagi pengembangan investasi berbasis kemaritiman," tuturnya Dalam Rencana Strategis Karimun 2016-2021, bupati memaparkan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan merupakan skala prioritas yang dia harapkan didukung penganggaran dari pusat.

"Sementara itu, kami terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan investasi di kawasan perdagangan bebas atau FTZ, agar kawasan FTZ terus tumbuh dan maju," kata dia.

Sejak status FTZ diberlakukan di sebagian wilayah Pulau Karimun Besar, menurut bupati, pertumbuhan ekonomi makin tinggi, bahkan pada 2012 mencapai 7,2 persen, namun kembali turun menjadi 6,87 persen pada 2015 akibat krisis global.

"Investasi di FTZ sangat menjanjikan dengan nilai investasi mencapai Rp22 triliun. Sebagian besar investor bergerak di bidang jasa kemaritiman. Kita memperkirakan nilai investasi pada 2019 mencapai Rp54 triliun dengan 144 perusahaan," tuturnya..

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau lain tidak sepesat di Pulau Karimun Besar. Karena itu, Aunur Rafiq mengharapkan pemerintah pusat menyetujui anggaran dengan jumlah lebih besar untuk pembangunan infrastruktur daerah tertinggal itu.

"Kami berharap pusat menyetujuinya. Kondisi anggaran daerah sedang sulit, akibat defisit dalam APBD, dampak dari penurunan dana bagi hasil migas," kata dia.  (ant/ivi)