BAGANSIAPIAPI (riaumandiri.co)-DPRD Rokan Hilir memberikan dukungan penuh kepada  Pemerintah Kabupaten Rohil untuk dapat merebut pengelolaan Blok Rokan 2021 mendatang.

Pasalnya, kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk mengelola sumber minyak yang ada di Blok Rokan termasuk di Rohil akan segera habis tahun 2021 mendatang.

Jika Pemkab Rohil maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat mengelolanya sendiri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka pemasukan daerah akan menjadi lebih banyak. "Jangan lengah lagi, kami selaku Dewan mendukung penuh, jika Pemkab berusaha merebut pengelolaan blok Rokan," terang Abu Khoiri Ketua Komisi A DPRD Rohil.

Untuk itu lanjut politisi PKB asal Kubu ini, dari sekarang SDM harus dipersiapkan dengan baik oleh Pemkab Rohil. Jika ini tidak disikapi ke depan, hal ini bisa diambil oleh pihak lain dan daerah kembali jadi penonton saja dan hanya mengharapkan dana bagi hasil yang prosentasenya kian kecil.

"Kontraknya bakal habis 2021, kami dorong Pemkab maupun Provinsi Riau untuk bisa bergerak cepat terhadap hal ini. Karena seperti kita ketahui ada blok Rokan yang punya potensi minyak luar biasa, bagaimana agar kedepannya blok tersebut dapat dikelola oleh Riau termasuk Rohil," jelasnya.

Pemerintah diminta untuk tidak lalai, apalagi perhitungan waktu yang tersisa tinggal beberapa tahun saja. Menjelang itu harus dilakukan langkah-langkah strategis dan upaya yang terarah agar blok Rokan dapat dikelola oleh daerah, baik melalui BUMD ataupun dengan melibatkan pihak lain.

Sejumlah wilayah di Rohil, terangnya, memiliki cadangan minyak yang besar sementara DBH mengalami tren yang terus menurun. Jika ke depan Pmkab maupun Riau, dapat mengelola langsung minyak diyakini dana yang diterima lebih signifikan sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah.

"Saya yakin nantinya dapat berpengaruh baik pada pembangunan di daerah, apalagi informasinya cadangan minyak di blok Rokan sangat besar menyumbang 40 persen secara nasional," tandasnya. (adv/DPRD)