Jakarta (riaumandiri.co)-DPRD Provinsi Kepulauan Riau  meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah  RI untuk pembentukan Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau  sebagai daerah khusus yang memiliki otonomi daerah bidang ekonomi dan perekonomian.

Permintaan itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengembangan Kawasan Batam (PKB) DPRD Provinsi Kepri saat menemui dua Anggota DPD RI asal Provnsi Kepri, Hardi Selamat Hood dan Haripinto Tanuwidjaja.

"Mohon diperjuangkan oleh Anggota DPD RI dapil Kepri mengenai rekomendasi Pansus Pengembangan Kawasan Batam, mengenai Otonom Khusus Provinsi Kepri , karena memiliki kekhususan dalam ekonomi dan geografis. Contohnya Batam yang dijadikan barometer pertumbuhan ekonomi nasional," kata Taba di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Taba, DPRD Kepri akan menyiapkan naskah akademiknya agar bisa diusulkan dan digesa pada 2017 bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  

"Kita minta dikawal secara periodik, misalnya pada 2017 bisa menjadi RUU dan masuk Prolegnas. Nanti kita buatkan naskah akademiknya, kita ingin Otonomi Khusus Kepri bisa masuk Prolegnas dan jadi RUU," kata politisi Golkar ini.

Anggota DPD Kepri Haripinto mendukung penuh upaya pembentukan Provinsi Khusus Kepri karena Kepri tidak memiliki lahan pertanian, tetapi perlu dikembangkan melalui berbagai peraturan dan fasilitas yang diberikan pemerintah.

"Selain memiliki migas, Kepri juga memiiki kelebihan dalam bidang ekonomi seperti Batam, juga pariwisatanya bagus. Selain Batam, Bintan, Natuna dan Anambas juga memiliki alur laut yang dilewati oleh beberapa negara, kalau mau ke Selat Malaka melewati kita baru ke China atau Korea. Jadi saya menyambut baik  usulan DPRD Kepri ini," kata Haripinto.

Tabah menambahkan, DPD Kepri diharapkan juga ikut mendorong pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kewengan antara Pemerntah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam.
"Soal PP kita juga minta didorong dan dibuka akses, karena ini penting juga untuk keberhasilan dalam pengembangan kawasan Batam," katanya.

Anggota DPD Kepri Hardi Selamat Hood mengatakan, akan mendesak pemerintah melalui Ketua DPD Irman Gusman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera meneribitkan PP soal pengembangan kawasan Batam.

"Kita akan menyurati pemerintah, tentunya melalui Ketua DPD RI agar menggesa Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah," kata Hardi.  

Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Pengembangan Kawasan Batam DPRD Provinsi Kepulauan Riau Taba Iskandar didampingi Wakil Ketua Wakil Ketua Pansus Sahat Sianturi, Wakil Ketua Pansus Onward Siahaan, Ketua Komisi II DPRD Kepri Safroni, Anggota DPRD Kepri Hotman Hutapea, Asmin Patros dan lain-lain.(btd/ivi)