SELATPANJANG (riaumandiri.co)- Program pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa yang dianggarkan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat itu, dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut bisa dilihat dari banyaknya pembangunan fisik yang bertambah dari tahun ke tahun.

Kita mengapresiasi program percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Irwan Nasir sejak beberapa tahun lalu. Dengan mengadopsi pola PNPM yang dinilai cukup berhasil untuk mengejar berbagai ketertinggalan inrastruktur dasar di desa-desa.

Hanya saja, program tersebut harus diikuti dengan program evaluasi secara berkelanjutan, tentu saja dengan meneliti urgensi pembangunan yang telah dilakukan. Dengan demikian semua program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut, tidak serta merta dilepas, sehingga setiap tahun anggaran nantinya akan ada semacam perlombaan di masing-masing desa.

Dan bagi desa yang mendapat penilaian yang lebih tinggi maka tentu akan mendapatkan reward berupa peningkatan pembangunan melalui peningkatan anggaran. Demikian diungkapkan Ketua Pemuda Muhamadyah Kabupaten Kepulauan Meranti, Efendi Rustam, kepada Haluan Riau Senin kemarin.

Fendi mengakui program percepatan pembangunan desa itu, sangat tepat dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mengejar berbagai ketertinggalan yang masih terjadi. Program yang dilanjutkan oleh Irwan Nasir itu, pantas diacungi jempol, dimana setelah berjalan beberapa tahun di Meranti lalu kemudian muncul program yang sama bersifat nasional tersebut.

Untuk itu menurut tokoh muda masyarakat Meranti itu agar semua kepala pemerintahan desa di Meranti agar tidak main-main dengan program yang akhirnya mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat saat itu,”kata Fendi.

Kepada instansi teknis terkait di kabupaten juga diingatkan agar terus memberikan bimbingan teknis maupun adminsitrasi bagi desa-desa yang ada. Sehingga nantinya pelaksanaan program ADD tersebut bisa mencapai sasaran yang diharapkan.

Sebab semakin besar dana yang dikucurkan, jika tidak dikelola secara profesional maka kemungkinan bisa saja sang kades atau pihak yang terlibat dalam penanganan program pembangunan desa itu akan berurusan dengan hukum.
Untuk menghidari kemungkinan itulah, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Baik dari segi administrasi maupun dari teknik pelaksanaan. Sehingga program pemerintah yang bertujuan membangun desa itu benar-benar menjadi nyata,”ungkap dia lagi.(jos)