PEKANBARU (riaumandiri.co)-Sedikit demi sedikit, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai meneror Bumi Lancang Kuning. Saat ini, malapetaka musiman itu telah mulai berulang di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah bersama TNI dan Polri, langsung mengambil kebijakan tegas Sanksi.
 
Pelaku pembakaran, pasti akan dijatuhi sanksi tegas.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama Pemprov Riau, TNI dan Polda Riau, di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (29/2). Pemberian sanksi tegas itu dinilai perlu, sebagai upaya pencegahan terulangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Saat memimpin rapat, Danrem 031/Wirabima Brigjen Nurendi, dengan tegas meminta kepada seluruh jajaran, baik aparat Kepolisian dan TNI, menangkap pelaku pembakar lahan. Bahkan pihaknya juga menawarkan, jika tahanan di Kepolisian penuh, para pelaku Karhutla tersebut bisa ditampung di kantor TNI di daerah.

"Bila ada pelakunya tertangkap, bawa ke kantor Polisi terdekat. Kalau ruang tahanan di kantor Polisi penuh. titip tersangkanya di kantor kami, Koramil dan Kodim siap membantu," tegas Nurendi.

Seperti diketahui, saat ini Karhutla dalam jumlah kecil, mulai terjadi di kawasan pesisir Riau. Seperti Kota Dumai, Bengkalis dan Meranti. Sesuai data di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, musim kemarau cenderung lebih cepat mendatangi kawasan itu dibanding daerah lainnya di Bumi Lancang Kuning.

Sejauh ini, Karhutla terbesar ditemukan ada di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Di mana api telah melalap lahan kebun sagu seluas 50 hektare lebih. Dalam kasus ini, aparat Kepolisian setempat telah menahan lima orang tersangka, yang diduga pelaku Karhutla tersebut.

Ditegaskan Nurendi, sebagai Komandan Satgas Karhutla, pihaknya meminta semua stake holder di Riau berperan aktif mencegah terulangnya Karhutla. Karena itu, semua stake holder harus siap siaga. Terutama bagi kepala desa dan lurah. Keduanya berada pada sektor paling depan karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Bila ada kebakaran, harus bisa memberikan informasi dengan cepat.

"Dinas kebakaran kabupaten/kota BPBD, dan stakeholder terkait harus siap siaga seperti tahun lalu. Bila ada asap harus peduli, harus bergerak cepat dan cari pelakunya," tegasnya.

Segera Dicegah
Harapan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Pihaknya berharap, pemerintah bersama jajaran instansi penegak hukum benar-benar serius mencegahnya berulangnya Karhutla di Riau pada tahun ini. Menurutnya, Dewan sudah mengingatkan Pemprov Riau melakukan antisipasi kabut asap. Jangan sampai muncul lagi titik api di Riau. Harapan senada juga disampaikannya kepada jajaran TNI dan Kepolisian.

"Intinya, pada saat seperti ini kita minta pemerintah melakukan tindakan mitigasi (pencegahan), bukan penanggulangan," ujarnya.

Menurutnya, yang paling patut diwaspadai adalah adanya aksi sporadis yang dilakukan masyarakat dan pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembakaran lahan.
"Kita harap jangan sampai terjadi," ujarnya.

Sebagai bentuk pencegahan, pihaknya menilai, instansi terkait bisa melakukan sosialisasi tentang bahaya Karhutla bagi masyarakat. "Dengan demikian, kita harapkan masyarakat paham dan akhirnya tidak membuka lahan dengan cara membakar, begitu juga pihak perusahaan," ujarnya.

Lokakarya Karhutla
Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, menghadiri lokakarya dan pelatihan nasional penanganan Karhutla, dengan penegakan hukum multidoor, di auditorium Kementerian Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan RI, Senin kemarin.

Beberapa institusi negara yang juga hadir seperti  Polri, Kementerian Dalam Negeri, Jampidum Kejaksaan Agung Noor Rahmad dan Ketua MA Bidang Yudisial, Mohammad Saleh.
Mereka ikut memberikan masukkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengatasi dan mengambil tindakan hukum yang tepat untuk mengatasi kebakaran hutan yang berulang-ulang.

"Plt Gubri telah mendapatkan masukan bagaiman untuk pencegahan Karlahut agari tidak terjadi lagi. Sebelumny Presiden Joko Widodo telah mengingatkan, bagi  daerahnya yang terjadi Kebakaran hutan agar bekerja keras untuk menjalankan pencegahan kebakaran," ujar Karo Humas Setdaprov Riau, Darusman. (nur, rud)