PASIRPENGARAIAN(HR)-Kementerian Sekretaris Negara yang diwakili Kasubbag AD BMN Yulistian dan Kementerian Kesehatan yang diwakili Kasubag Rumah Tangga Imin meninjau pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Rohul yang terbengkalai, Jumat (30/1). Turut mendampingi pejabat Pusat ini didampingi ketua dan anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau, Bupati Rohul Achmad dan pimpinan DPRD Rohul, Jumat (30/1). Peninjauan tersebut bertujuan untuk meneruskan pembangunan RSUD Rohul yang berlantai lima dan masih terbengkalai sejak dua tahun terakhir ini. Pada peninjauan tersebut Ketua komis E DPRD Riau Masnur mengatakan, pada kunjungan komisi E ke RSUD Rohul beberapa hari lalu, terlihat bangunan tersebut masih terbengkalai dan akan memerlukan dana sebesar Rp35 miliar lagi untuk menyelesaikannya. Padahal informasi yang beredar, Kemenkes Pusat tidak lagi menganggarkan dana untuk itu. Mendengar hal itu, Komisi E langsung berangkat ke Kemenkes Pusat dan Kemensesneg untuk membicarakan kelanjutan pembangunan RSUD tersebut. Masnur menyampaikan pada pertemuan yang dilakukan pada saat itu pihaknya langsung mempertanyakan kemampuan Kemenkes mengalokasikan dana untuk pembangunan RSUD Rohul. "Kalau tidak bisa, maka untuk kelanjutannya agar dilimpahkan ke Pemkab Rohul. Pemkab Rohul kalau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau merasa mampu melanjutkan pembangunan yang masih terbengkalai itu," kata Masnur. Menanggapi hal tersebut Kemenkes dan Mensesneg menyanggupi untuk melanjutkan pembangunan RSUD Rohul. Untuk membuktikannya, Jumat (30/1) utusan dari Kemenkes dan Mensesneg meninjau kondisi bangunan RSUD yang dibangun sejak tahun 2011 tersebut. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MoU antara Kemenkes,yang diwakili Kasubag RT Imin dan Mensesneg diwakili oleh AD BMN Yulistian serta Direktur RSUD Rohul Wildan. Penandatanganan ini disaksikan Bupati Rohul, Achmad. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Komisi E DPRD Riau yang bersedia memperjuangkan kelanjutan pembangunan RSUD Rohul yang masih membutuhkan dana lebih kurang Rp35 miliar ini. "RSUD sangat mengharapkan uluran tangan pusat untuk kesiapannya. Sejak dua tahun terakhir ini tidak dialokasikan lagi dananya oleh Pusat. Kita berharap kepada utusan Kementerian agar dapat memperjuangkan di tingkat Pusat untuk mengalokasikan dana tersebut. Diharapkan tahun 2016 bangunan itu sudah selesai secara keseluruhan," ungkapnya. Pimpinan DPRD Rohul Zulkarnain usai peninjauan mengatakan mendukung kebijakan yang dilakukan komisi E DPRD Provinsi yang telah berhasil mendatangkan Kemenkes dan Mensesneg untuk meninjau RSUD Rohul. "Mudah-mudahan Kemenkes dapat melanjutkan pembangunan RSUD dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hendaknya tahun 2016 ini pembangunan tersebut sudah selesai 100 persen dan bisa dimanfaatkan," katanya. (yus)