BANGKINANG (riaumandiri.co)-Bupati Kampar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk berlomba-lomba merebut dana anggaran APBD dan APBN. Hal ini seiring dengan semakin menurunnya pendapatan APBD Kampar dari dana bagi hasil minyak.

 

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kampar Ir . Azwan, M.Si saat memimpin rapat  penyusunan usulan dana APBN dan APBD Provinsi Riau tahun 2017, di ruang rapat Bappeda Kabupaten Kampar, Selasa (2/2).

 

Rapat dihadiri 18 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh Kepala Bidang (Kabid) dan Kasubbid di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

 

Disampaikan Azwan bahwa usulan penerimaan dari DBH sekarang tidak bisa diandalkan. Dulu Kampar penerimaan DBH nomor 4 terbesar di Riau. “Seluruh kabupaten/kota di Riau yang dulunya penerimaan DBH besar, kini merasakan dampaknya termasuk Kabupaten Kampar. 

 

Di Kabupaten lain sudah ada tenaga honor yang dirumahkan karena dampak dari penurunan DBH ini,” jelasnya.

 

Oleh sebab itu SKPD diminta serius untuk merebut dana APBD Provinsi dan APBN. “Usulan dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kampar,” ujarnya.

 

Disampaikan Azwan bahwa banyak peluang untuk membangun daerah melalui dana APBD Provinsi dan APBN. Hanya saja tentu untuk meraihnya tidak hanya cukup dengan surat menyurat saja, tapi perlu dilakukan konsultasi, komunikasi dan silahturahmi (pendekatan secara fisik) dengan pihak terkait di Provinsi dan Pusat.

 

Kemudian SKPD juga diingatkan untuk menggandeng masing-masing bidang di Bappeda Kampar untuk melakukan konsultasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak terkait tersebut. 

 

“Kami yakin SKPD sudah berpengalaman meraih dana-dana dari pusat dan provinsi, namun tentu perlu kebersamaan  untuk penyempurnaan usulan sehingga usulan itu memenuhi  usnur dan kaidah yang berlaku,” ingat Azwan.

 

Disampaikan Azwan bahwa sesuai pesan Bupati Kampar, ke depan dengan semakin minimnya penerimaan DBH ini, SKPD harus banyak inovasi.

 

Sementara itu Sekretaris Bappeda Afrizal mengingatkan bahwa usulan yang disampaikan SKPD hendaknya tetap mengacu pada renja (rencana kerja) yang sudah dibuat masing-masing SKPD.

 

“Untuk pengusulan dana ke Provinsi kita diminta untuk melampirkan kajian-kajian teknis. Usulan kita hendaknya juga  dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

 

Perjalanan rapat berjalan cukup dinamis. SKPD banyak memberikan pertanyaan, tanggapan dan  saran terkait usulan dana APBD Provinsi dan APBN tersebut. Semua saran dan masukan ditanggapi oleh Kepala Bappeda secara  gamblang (jelas).

 

Seperti Dinas  ESDM dan Kehutanan yang pada tahun 2017 mendatang  akan menjadi kewenangan  Provinsi, menurut Azwan dinas terkait tetap mengusulkan dana APBN dan APBD Provinsi. 

 

“Tetap usulkan, walaupun nanti ESDM menjadi bidang, usulkan saja kegiatan ke SKPD di Provinsi atau ke pusat, seperti pembangunan PLTMH, atau di Dinas Kehutanan bisa  usulkan bantuan bibit bagi petani di sekitar hutan dan  sebagainya,” ujar Azwan.

 

Kemudian dalam  rapat juga disepakati, SKPD  bersama bidang diberi waktu hingga Kamis (4/2) untuk mengusulkan dan memverifikasi  usulan APBN dan APBD Provinsi tersebut. Paling lambat minggu kedua Februari usulan sudah sampai ke Provinsi.***