Pekanbaru (riaumandiri.co)-Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengungkapkan bahwa rasionalisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi tahun 2016 sesuai hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, adalah sebesar Rp600 miliar. Rasionalisasi itu melingkupi sektor pembelanjaan dan pembiayaan.

Hal itu dilontarkannya menanggapi pernyataan yang sebelumnya dilontarkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Aherson. Ketika itu, Aherson menyebutkan rasionalisasi APBD Riau tahun 2016 mencapai Rp1 triliun. Kondisi itu terjadi karena merosotnya pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Riau dari sektor minyak bumi dan gas, seiring dengan merosotnya harga minyak mentah dunia.

"Rasionalisasi kita Rp600 miliar, tidak sampai Rp1 triliun. Jadi ada rasionalisasi dari sisi pembelanjaan dan dari sisi pembiayaan," ujar Masperi, Selasa (2/2).

Dijelaskannya, rasionalisasi anggaran belanja memang harus dilakukan sesuai dengan arahan dari Kemendagri. Dalam hal ini, beberapa kegiatan yang dinilai tidak penting dan tidak masuk dalam skala prioritas,
Rasionalisasi

tidak perlu dijalankan. Lebih lanjut ia menerangkan, rasionalisasi belanja dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau mencapai Rp400 miliar. Sedangkan rasionalisasi dari pembiayaan mencapai Rp200 miliar. Sehingga totalnya berjumlah Rp600 miliar.
"Jadi berkurang sekitar Rp600 miliar lah, itu terkoreksinya," kata Masperi.

Sebelumnya, Aherson mengatakan, dengan adanya rasionalisasi itu, APBD Riau 2016 dipastikan berkurang dari yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Riau yakni sebesar Rp11,246 triliun.

Ketika itu, Aherson mengungkapkan ada sekitar 32 item kegiatan yang dirasionalisasi Pemprov Riau, sebagai akibat dari kebijakan Kemendagri tersebut.

"32 item kegiatan itulah yang disusun Pemprov sekarang. Termasuk perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan pelatihan, itu juga ikut dirasionalisasi. Karena jumlahnya cukup banyak, jadi pembahasannya mungkin agak lama," ujarnya ketika itu. (nur)