SIAK (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Nota RAPBD 2016 dan laporan hasil reses III 2015, Jumat (11/12). Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua I Sutarno.

Atas nama Kepala Daerah, Wakil Bupati Siak H. Alfedri membacakan draf nota RAPBD 2016, total belanja atau angka yang diajukan untuk APBD 2016 Rp. 2,559 triliun. Dengan rincian untuk belanja langsung Rp. 1,51 triliun, dan untuk belanja tidak langsung Rp. 1,049 triliun. Sementara dari sisi estimasi pendapatan daerah untuk memenuhi belanja tersebut masih devisit sekitar Rp. 600 jt, hal itu akan ditutupi dari sisa belanja tahun anggaran sebelumnya.

Nilai RAPBD Rp. 2,559 triliun ini mengalami penurunan dibanding APBD 2015 Rp. 3,2 trilun. Menurut Alfedri, penurunan itu tidak telerpas dari faktor menurunnya dana bagi hasil minyak bumi. Sebagaimana diketahui bersama, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan drastis, ditambah lagi hasil produksi minyak yang cenderung menurun.

Turunnya harga minyak mentah dan produksi minyak itu tentu berdampak pada deviden yang diterima Pemkab Siak dari BUMD PT. Bumi Siak Pusako. "Salah satu faktornya, harga minyak dunia turun, produksi minyak juga turun. Secara otomatis berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, ke dua devident yang diterima Pemkab Siak dari BSP juga akan turun," terang Alfedri.

Meski APBD turun, lanjut Alfedri namun tidak akan berdampak kepada belanja langsung atau dana yang dikeluarkan untuk gaji pegawai. Perampingan terjadi pada pos belanja modal. "Gaji pegawai akan naik," katanya.

Lebih jauh, Alfedri berharap penetapan APBD 2016 bisa dilakukan di akhir Desember ini, ia optimis bisa karena selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. "Kalau kapan tanggalnya saya tidak bisa memastikan, karena kami juga tidak bisa mengintervensi Dewan," kata Alfedri.

Sementara Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan menyampaikan nota RAPBD yang baru saja disampaikan ke dewan akan segera dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak, pembahasan dilakukan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mengacu pada agenda, APBD 2016 bisa ketok palu di atas tanggal 20 Desember.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna ini juru bicara dari 4 Daerah Pemilihan (Dapil) membacakan hasil reses yang dilakukan oleh Dewan. Usulan masyarakat yang paling banyak dibacakan yakni tentang pembangunan infrastruktur, ada juga tentang pelayanan pembuatan KTP dan dokument kependudukan lainnya, meski geratis namun prosesnya lama.(lam)