Urang Awak Sukses Jadi Bupati Kayong Utara

Urang Awak Sukses Jadi Bupati Kayong Utara

JAKARTA, RIAUMANDIRI.CO – Siapa sangka, di satu daerah terpencil dan tertinggal di Kalimantan Barat (Kalbar), seorang putra Minang sukses menjadi bupati.  Hildi Hamid, itulah namanya. Dia merupakan bupati pertama Kabupaten Kayong Utara yang merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang.

“Kakek dan nenek saya dari sana (Ranah Minang red). Bahkan ibu saya sempat sekolah di sana dan ikut neneknya,” ujar Hildi Hamid kepada Haluan di sela-sela kunjungan peserta Press Gathering Wartawan Parlemen yang diselenggarakan MPR, di Sukadana, Kayong Utara, Sabtu (24/10). Dalam kunjungan tersebut, rombongan ikut didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Kayong Utara adalah kabupaten baru di Kalbar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Untuk menuju Sukadana yang merupakan ibukota Kayong Utara dari Pontianak menggunakan speed boat dengan waktu 5 jam perjalanan dengan membelah sungai Kapuas dan lautan lepas lepas. Jika melalui jalan darat akan memakan waktu 12 jam.


Pada pemilihan kepala daerah atau Bupati Kayong Utara untuk pertama kalinya yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, Hildi yang mendapat dukungan penuh dari kakak sepupunya yang tidak lain Oesman Sapta Odang itu, terpilih menjadi bupati pertama di daerah yang terkenal dengan pantai Datuknya itu. Berikutnya pada Pilkada 2013, Hildi kembali terpilih sebagai Bupati Kayong Utara untuk periode kedua.

Meski belum pernah menginjakan kakinya di Ranah Minang, namun ia tetap mencintai tanah leluhur kelahiran nenek dan kakeknya. “Saya lahir dan besar di sini. Memang saya belum pernah ke sana, tapi keinginan ada. Kalau pak Oesman sering ke sana dan bahkan beliau sudah diberi gelar datuk,” kata Hildi yang ibunya beradik kakak dengan ibunya Oesman Sapta Odang.

Dalam memimpin daerah baru, Hildi menyadari bahwa tantangannya cukup berat. Apa lagi tingkat pendidikan masyarakat Kayong Utara sangat rendah. “Masyarakat di sini tidak mau bersekolah karena mereka lebih suka memilih main kayu yang sudah jelas mendatangkan hasil. Siapa yang tidak kenal bahwa di sini daerah rajanya kayu,” kata Hildi.

Karena itu, diawal memerintah, dia memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Salah satunya untuk menumbuhkan minat masyarakat bersekolah, dia menggratiskan biaya sekolah. Sekitar 36 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan gratis.

“Waktu itu banyak yang pesimis karena Kayong Utara yang baru dimekarkan belum memiliki infrastruktur yang mendukung. Apalagi, APBD 2009 tak sampai Rp 500 miliar. Ternyata anggapan banyak pihak itu tidak benar. Kami berhasil membuktikannya dengan sukses,” ujar Hildi.

Dia mengakui, meski biaya pendidikan digratiskan hingga SMA, masih ada masyarakat yang tidak mau bersekolah. “Di sini banyak yang tidak mau sekolah karena kebiasaan mereka main kayu selama  ini. Tapi alhamdulillah sudah ada peningkatan. Semula  yang mau sekolah itu hanya 16 persen dan sekarang sudah 70 persen. Memang kita perlu memotivasi mereka untuk mau bersekolah,” ujar Hildi.

Seiring dengan program pendidikan gratis yang digulirkan sejak 2009 tersebut, juga dibangun gedung-gedung sekolah baru,  baik SMP maupun SMA. Program pendidikan gratis tersebut tetap berjalan hingga sekarang dan menjadi unggulan Kayong Utara.

Bahkan memasuki periode kedua menjadi Bupati Kayong Utara, Hildi memberikan beasiswa bagi warga Kayong Utara yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa diberikan kepada 10 orang setiap desa. Di kayong Utara ada 43 desa. Dengan demikian ada 430 putra-putri terbaik Kayong Utara yang masuk perguruan tinggi setiap tahun. “Merka ada yang kuliah di pulau Jawa yang sepenuhnya kita biayai,” kata Hildi.

Gebrakan Hildi bukan saja membuat program pendidikan gratis, tapi juga memberikan pelayanan kesehatan gartis bagi warga. Setiap warga Kayong Utara yang berobat dilayani dengan gratis. Bahkan yang berobat di luar Kayong Utara juga ditanggung biaya pengobatannya.

Seiring dengan lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membayar premi asuransi BPJS Kesehatan tersebut. “Sekitar 89 persen, premi asuransi BPJS masyarakat di sini kita yang menanggungnya,” ungkap Hildi.

Demi memajukan pendidikan dan kesehatan masyarakat, Hildi mengabaikan fasilitas yang semestinya dinikmatinya sebagai bupati, seperti rumah dinas dan kantor. Tujuh tahun sudah dia menjadi bupati, tapi rumah dinas bupati yang ditempatinya menumpang di rumah pribadi Oesman Sapta.

“Sampai sekarang belum dibangun rumah dinas bupati dan beruntung pak Oesman (Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang –red) mau meminjamkan rumahnya ini.  Inilah rumah dinas bupati yang satu-satunya ada helipednya. Tapi kalau pak Oesman ke sini dia yang numpang ke saya,” kata Hildi tertawa sembari menoleh ke Oesman Sapta. Memang di rumah itu banyak terpajang foto-foto Oesman Sapta dan keluarganya.

Sengketa Lahan

Sebagai daerah otonomi baru, memang sering ditemukan kasus sengketa lahan dengan kabupaten induknya, terutama lahan yang produktif atau ada perusahaan di lahan tersebut. Begitu juga yang dialami Kayong Utara.

Dia menyebutkan perusahaan swasta  PT. Swadaya Mukti Perkasa (SMP) yang membuka lahan sawit di wilayah Kayong Utara. Sebelum ada pemekaran, semua lahan tersebut berada di wilayah Ketapang sebagai kabupaten induk. Izin HGU PT SMP habis tahun 2007, tapi izin perpanjangan HGU tetap ke Ketapang.

Memang diakuinya bahwa tidak semua lahan yang dikelola PT SMP berada di wilayah Kayong Utara.  Setidaknya, ada sekitar 5.600 hektar luas wilayah yg ada di kayong, yang dilanggar oleh PT SMP tersebut. “Seharusnya izin itu kan ke Kayong Utara,” tegas Hildi.

Apalagi sambung Hildi, sejak awal PT SMP itu tidak berniat baik dan diduga ada korupsi dalam revitalisasi HGU yang dapat pinjaman dari Bank pemerintah sebesar Rp 26 miliar namun tidak ada kegiatan sama sekali. Izin perpanjangan HGU oleh bupati Ketapang tersebut dimiliki oleh pengusaha local dan kini sudah dialihkan (take over) ke orang lain warga keturunan.

Anehnya lagi kata Hildi Hamid, perpanjangan izin tersebut dilakukan dengan akan melakukan kesplorasi pertambangan boxit. Pemiliknya antara lain sudah berhadapan dengan KPK namun setelah diambil-alih masih beroperasi sampai sekarang di bawah kendali bupati Ketapang. Padahal, 40 % wilayah Kayong Utara adalah taman nasional dan hutan lindung. PT SMP juga banyak mempekerjakan tenaga kerja asing keturunan Tiongkok dan termasuk pekerja kasar, yang seharusnya mempekerjakan penduduk setempat. (sam)