Hal ini diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Malian Gazali, dalam rapat paripurna Pengesahan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun angaran 2015 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (21/9). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil Dani M Nursalam ini, dihadiri  Bupati Inhil HM Wardan. Turut hadir unsur Forkompinda dan beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Dikatakan Malian untuk belanja tidak langung yang disepakati dalam APBD P tahun 2015 sebesar Rp1,96 triliun dan untuk belaja langsung sebesar Rp1,118 triliun. Maka, anggaran belaja daerah Kabupaten Inhil tahun ini disepakati sebesar Rp2,215 triliun. Artinya ada penurunan mencapai turun Rp131 miliar atau 5,62 persen jika dibandingkan dengan proyeksi semula pada APBD Murni yakni Rp2,347 triliun.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp18 miliar lebih, jika dibandingkan dengan realisasi APBD-P tahun 2014 lalu. Dimana target PAD pada APBD-P sebesar Rp124 miliar lebih. Sementara realisasi PAD pada APBD-P tahun lalu mencapai Rp105 miliar lebih. Sedangkan pendapatan lain-lain dalam Rancangan APBD-P tahun ini sebesar Rp318 miliar. Artinya ada peningkatan Rp92 miliar dari realisasi APBD P 2014 yakni sebesar Rp221 miliar atau naik 30 persen.
"Pada RAPBD P tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Inhil kita sepakati Rp1,717 triliun," papar Marlizan Gazali. Angka ini menurun sebesar Rp89 milyar, jika dibandingkan dengan realisasi APBD P tahun 2014 yang mencapai Rp1 triliun 806 miliar atau turun 5,21 persen. Menanggapi hal ini, Bupati Inhil HM Wardan menilai masih dijumpai banyak kelemahan pada Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2015. "Ini tentu menjadi perhatian Pemda untuk menindaklanjuti dengan langkah kongkrit," ujar Wardan.
Namun, saat disinggung menurunnya pendapatan dan belanja daerah pada APBD P tahun 2015 ini, Wardan menegaskan, jika hal tersebut bukan berarti terjadi kemunduran di Pemkab Inhil. "Terjadinya pengurangan itu banyak hal yang menjadi faktornya, tapi itu bukan berarti sebuah kemunduran bagi kita, pengurangan itu berlaku secara nasional, salah satunya pengurangan DBH," jelasnya. (adv/humas)