Pekanbaru (HR)- Jika terbukti membuka lahan dengan cara membakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan bakal mencabut izin perusahaan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
 
Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah memeriksa sebanyak 276 entitas. Dan dari 276 perusahaan tersebut, ada yang belum bisa diidentifikasi.

"Jadi dari 276 perusahaan itu, ada sebanyak 147 prosesnya di BPN. Karena berada di areal kehutanan, tapi secara pendekatan lingkungan tetap berpotensi melanggar, karena saya menilainya dari kerusakan areal karena kebakar," ujar Siti Nurbaya, kepada wartawan, Sabtu (19/9) di ruang VIP Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru.

Dijelaskan Menteri LHK, pihaknya akan mendapatkan profil seluruh perusahaan tersebut. Langkah selanjutnya dibentuk tim yang terdiri dari 70 orang, pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), 116 orang pengawas ekosistem hutan, dan 48 orang Polisi Kehutanan. Seluruh tim ini diberikan pelatihan.

"Mereka nanti akan diterjunkan secara serentak paralel. Setelah hasil lapangan di verifikasi lalu dianalisis, dan dari situ kelihatan tingkat pelanggarannya. Kemudian barulah diberikan sanksinya, ada yang ringan, ada yang modrat dan ada yang berat, sampai yang paling berat pembekuan izin," tegas Siti Nurbaya.

Akhirnya
Disinggung mengenai izin perusahaan yang memberikan izin konsensi di Riau, yang dikeluarkan oleh Kentrian Kehutanan. Menhut LHK mengatakan, untuk izin perkebunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bupati dan Walikota. Bahkan ia menilai perkebunan-perkebunan yang ada di Riau yang membuat kacau.
"Yang paling banyak dan bikin kacau itukan izin kebun yang dikeluarkan Bupati. Jadi intinya samalah kita, saya tidak ingin ini salah siapa, salah siapa. Yang pasti keluar izinnya itu seharusnya dilakukan interaksi, supervisi dan pengawasan. Itulah yang ingin kita perbaiki sekarang," katanya.
Dalam kunjungan kerjanya kali ini Mentri LHK, akan melihat langsung kondisi asap di Riau. Sedangkan untuk titik hotspot dan ISPU di Riau bisa dilihat langsung melalui indikator.

Di Riau dalam kurun waktu lebih dari tiga minggu telah diselimuti kabut asap tebal. Dan berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat, dengan banyaknya masyarakat terkena ISPA.

"Yang sekarang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pelayanan kesehatan. Karena itu saya membawa Sekjen Kementerian Kesehatan, untuk hadir dan melihat langsung ke lapangan," ujarnya.

Dijelaskan, Ia telah mendapatkan laporan kondisi di Riau. Dan sejauh ini Pemprov Riau telah mendirikan posko-posko kesehatan yang diperuntukkan bagi warga Riau yang mengalami sakit akibat dampai kabut asap yanh semakin pekat di melanda Riau.

"Saya ajak Sekjen ini untuk juga secara teknis, medis, klinik dan lainnya, kan kesehatan yang lebih ngerti," ungkapnya.

Selain untuk melihat pelayanan kesehatan di Riau, Mentri LHK juga menekankan kepada Gubernur Riau, Danrem, Kapolda, dan lainnya, bahwa masyarakat juga membutuhkan kejelasan, dalam interaksi mendapatkan informasi. Baik itu berupa kondisi udara, asap, kebakaran dan informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

"Kawan-kawan pers kan juga membutuhkan informasi, saya tu ingin kejelasan itu diinformasikan. Sehingga buat kita dalam kondisi yang seperti ini bisa memperoleh informasi yang baik, itu yang paling penting," ungkapnya.

Untuk persoalan Karlahut di Riau, menurut Menteri, tim Satgas bentukan Pemprov Riau sudah bekerja maksimal. Dan hampir setiap hari dilakukan pemadam di titik api, baik melalui darat dan udara dengan water bombing.

Sejauh ini water bombing telah melakukan penyiraman sebanyak 20 juta lebih air di wilayah Riau.  Begitu juga dengan penyemaian garam di bumi lancang kuning untuk pembuatan hujan buatan dengan TMC. Sudah 123 ton garam di semai.

"Untuk tahun ini asapnya datangnya bukan dari Riau, tapi asapnya dari beberapa Provinsi yang datangnya dari selatan.Yang paling gawatnya itukan pada 5 September, itu asapnya datang dari mana-mana, berakibat ke Riau," jelasnya.

Untuk jadwal kunjungan kerja Mentri LHK hari ini, Minggu (20/9), akan mengadakan rapat bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Danrem, Polda dan pihak lainnya.

Selain itu Mentri dan rombongan juga akan meninjau langsung posko serta meninjau lahan yang terbakar di Rimbo Panjang, dan Langgam.***