JAKARTA (HR)-Andrinof A. Chaniago dinilai sebagai korban ketidakmampuan pemerintah menangani setumpuk permasalahan yang terjadi saat ini. Buntutnya, Andrinof pun dicopot sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penilaian itu dilontarkan pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Panji Anugrah Permana, Kamis (13/8), menanggapi terbatas Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, meski bisa dilihat bahwa reshuflle kabinet tersebut bagian dari upaya presiden untuk memperbaiki roda pemerintahan, tapi yang muncul ke pemberitaan media seolah para menteri yang direshuffle sebagai penyebab kegagalan pemerintahan.

"Reshuffle ini yang kita lihat semata adalah bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada para menteri yang direshuffle. Sehingga ada kesan, seolah para menteri inilah yang harus mempertangggungjawabkan semua atas kondisi yang kian memburuk saat ini, sehingga presiden aman dari tudingan," katanya.

Panji sendiri melihat reshuffle dilakukan bukan berdasarkan kinerja semata, tapi ada beberapa variabel lain yang membuat para menteri menjadi korban reshufflle. Memang menurutnya para menteri di sektor ekonomi menjadi sorotan karena perekonomian sedang mengalami goncangan atas melambungnya harga bahan pokok.

"Beban kehidupan rakyat dan roda perekonomian yang tidak berputar selalu menjadi sorotan masyarakat dan media, sehingga wajar para menteri ekonomi itu kemudian di reshufflle. Tapi ini semua bukan berdasarkan kinerja semata, tapi juga karena kinerja pemerintahan secara keseluruhan," kata dia lagi.

Dia mencontohkan beberapa menteri sulit kelihatan kerjanya, seperti Menteri PPN/Bappenas, di mana kerjanya tidak bisa dibandingkan dengan menteri kelautan. Menteri Bapenas itu kerjanya on paper tidak kelihatan, berbeda dengan Susi (Menteri Kelautan dan Periknan), yang bisa meledakkan kapal.

Hasil kerja menteri Bappenas itu, menurut Panji berupa pemikiran yang tidak bisa dilihat langsung dan perlu waktu untuk membuktikan kinerjanya. Sehingga orang seperti ini juga rentan untuk digantikan.

Panji juga mengatakan, variabel lain yang mempengaruhi para menteri ekonomi ini diganti yaitu seberapa kuat para menteri ini memiliki beking politik. Jika menteri memiliki back up politik atau memiliki cantolan ke dunia politik, posisinya akan relatif lebih aman. Semakin seorang menteri tidak memiliki basis politik yang kuat, maka akan semakin mudah dirinya direshuffle dan menjadi kambing hitam dan dicap sebagai orang yang tidak mampu.

"Kalau punya basis politik kuat seperti Menko PMK, Puan Maharani maka bisa bertahan meski menurut survey Cyrus Network kepuasan masyarakat terhadap kinerja Puan rendah. Tapi karena dia punya basis politik dia bisa bertahan," ujarnya.

Puan, tambah Panji juga diuntungkan karena para menteri dibawah koordinasinya memiliki kinerja yang lumayan baik seperti Mensos Khofifah, Menkes dan sebagainya. "Jadi meski kita tidak tahu apakah kinerja menteri sosial itu karena koordinasi yang baik dengan menkonya atau tidak, kita tidak tahu.Tapi Puan mendapatkan imbas yang baik," tegasnya.

Sementara terkait Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak juga diganti Presiden Jokowi, meski para elit PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Jokowi selalu mendorongnya untuk mengganti Rini. Hal itu disebabkan Rini dinilai tidak memiliki kinerja yang baik dan Rini bahkan sempat dikabarkan pernah memperolok-olok Jokowi.

Menilai kondisi itu, Panji menjelaskan, posisi menteri BUMN itu tidak ada hubungannya dengan kinerja BUMN secara ekonomi.

"Persoalan menteri BUMN itu bukanlah persoalan BUMN tidak mampu mendongkrat perekonomian atau dari aspek kinerja, tetapi bagaimana dia mampu mengelola untuk membagi sharing kekuatan ekonomi kepada partai politik ataupun politisinya. Jika Rini mampu memkompromikan itu, maka dia tidak akan punya masalah dengan posisinya," tandasnya.

Secara tepisah, Ketua DPD RI Irman Gusman menilai reshufflle kabinet yang dilakukan Jokowi adalah salah satu upaya Presiden Jokowi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. "Kita lihat saja nanti hasilnya," ujar Irman Gusman menjawab pertanyaan Haluan, di Komplek Parlemen Senayan, kemarin.

Terkait personal atau menteri yang diganti, Irman mengatakan hal tersebut merupakan prerogatif Presiden. "Masalah puas dan tidak puas, memang tidak bisa memuaskan semua orang. Kalau istilah orang kampung saya, dapek nan di hati indak dapek sasuko hati," ujar Irman. (sam)