PEKANBARU (HR)- Bupati Kampar, H Jefry Noer, mengikuti rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kesiapan Pilkada serentak di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (3/7).

Ikut serta pada rapat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Forkopimda Riau dan bupati dan walikota se-Provinsi Riau. Ada sejumlah agenda penting yang menonjol yang diharapkan dapat disampaikan Mendagri, agar menjadi perhatian oleh Pemprov Riau. Yang paling utama yaitu soal konflik yang selalu terjadi di perbatasan sewaktu pelaksanaan Pilkada.

"Kami berharap kepada Mendagri agar dapat memberikan arahan, khususnya beberapa isu yang ada di Riau saat ini," kata Plt Gubri saat menyampaikan sambutannya.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengakui, adanya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, konflik umumnya terjadi akibat ketidakpuasan sebagaian kelompok masyarakat terhadap hasil Pilkada.

“Berdasarkan pengalaman pilkada selama ini, terjadi konfllik keras dampak pilkada. Khususnya mulai dari keputusan hasil pilkada maupun hal-hal lain,” ujar Tjahjo, Selasa (30/6).

Tjahjo menjelaskan, konflik itu cenderung hanya terjadi di sebagian kecil wilayah di Indonesia. Selain itu, aparat keamanan juga sigap mengantisipasinya. Karenanya Tjahjo meyakini pilkada serentak pada Desember nanti tetap aman dan terkendali. ”Pada pilkada serentak kali ini saya optimis cukup terkendali. Karena pengalaman KPU, Bawaslu/Panwas dan kesigapan memetakan kondisi daerah rawan dan antisipasinya,” ujar mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Tjahjo juga meyakini jajaran kepolisian maupun intelijen sudah melakukan deteksi dini. Selain itu, kini sudah ada aturan hukum tentang penanganan sengketa Pilkada, sehingga bakal efektif meredam potensi konflik. “Saya harus optimistis (potensi konflik,red) bisa teratasi dengan baik,” ujar Tjahjo.(adv/humas)