TELUK KUANTAN (HR)-Pemerintah Kabupaten menyerahkan segala proses hukum apabila ada oknum pemerintahan desa dan kepala desa yang terlibat aktivitas PETI.

"Kalau memang ada oknum dari pemerintahan yang bermain dan ikut aktivitas PETI kita minta pihak kepolisian menindak tegas," tegas Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab MUradi.

Menurut MUradi, langkah tegas Kepolisian tentu sangat diharapkan apabila ada pejabat yang terlibat. "Kita semuanya sudah tahu kalau aktivitas ini melanggar UU, kalau ada oknum pemdes yang terlibat tentu harus menerima konsekuensinya berhadapan dengan penegak hukum," tegasnya.

Ini juga menanggapi kabar tidak sedap, dimana setiap mesin yang beroperasi di tengah kampung mengeluarkan fee kalau ingin kapal PETI aman. (rob)