PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui, kondisi pembangunan di kawasan pesisir Riau, hingga kini masih memprihatinkan. Hal itu mulai dari ketersediaan infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan dan masalah lahan. 

 

"Dari Jakarta orang melihat Riau sebagai daerah yang kaya, tapi kalau coba dilihat lebih dekat,maka akan kelihatan bahwa masih banyak kekurangan di daerah pesisir," ungkapnya, akhir pekan kemarin. 

 

Dengan kondisi seperti itu, Pemprov Riau masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, khususnya untuk membenahi kawasan pesisir. Tidak hanya itu, untuk melakukan pembenahan, Pemprov Riau butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.

 

Menurut Plt Gubri, terkait masih minimnya fasilitas di kawasan pesisir Riau, pihaknya terus mendorong pemerintah pusat memberikan porsi dana pembangunan yang lebih besar untuk infrastruktur daerah pesisir. 

 

Pada awal masa pemerintahan Gubernur Annas Maamun dulu, Pemprov Riau mendorong pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah Kabupaten Bengkalis di daratan dan kepulauan. Namun, rencana itu kandas seiring kasus hukum yang menjerat Annas Maamun.

 

Meski begitu, masih ada harapan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menjanjikan bantuan dua kapal Roro (roll on-roll off) untuk pesisir Riau.

 

"Cita-cita jembatan belum dapat, sekurang-kurangnya ada dua Roro dari Kemenhub untuk menyambung beberapa Pulau di Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Tapi ini saja tidak cukup," akunya. 

 

Hingga saat ini, sarana penghubung daratan Riau menuju Pulau Bengkalis memang masih mengandalkan kapal fery. Namun akibat tingginya arus kendaraan, di pelabuhan penyeberangan sering terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang antre sebelum diseberangkan. Meski saat ini sudah ada empat kapal Roro yang beroperasi, namun kemacetan panjang tetap tidak terhindari. 

 

Tidak hanya fasilitas transportasi, kondisi kelistrikan di Bengkalis juga masih sangat memprihatinkan. Dengan status Bengkalis sebagai daerah penghasil minyak terbesar di Riau, bahkan di Indonesia, kondisi masyarakat terkait layanan listrik masih jauh dari memuaskan karena kerap terjadi pemadaman listrik tak terjadwal.

 

Kondisi ini diakui Bupati Bengkalis Herliyan Saleh saat menerima kunjungan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Selasa (16/6) lalu. Menurut Herliyan, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia baru sekitar 40 persen dari total kebutuhan Bengkalis. 

 

Sejauh ini, Kabupaten Bengkalis juga masih terkendala untuk penyediaan air bersih. Pemerintah daerah sudah memiliki perusahaan daerah air minum, tapi masyarakat masih kesulitan air bersih karena kurangnya sumber air baku di daerah itu. (ant, ral, sis)