JAKARTA (HR)-Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Misbakhun tidak mempersoalkan jika ada fraksi yang menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai 'dana aspirasi'.

"Yang menolak dana aspirasi silakan, misal Nasdem mau menolak ya silakan," ujar Misbakhun dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).

Eks politisi PKS tersebut mengatakan, fraksi yang menolak usulan tersebut akan mendapat imbas negatifnya pada saat pemilihan umum 2019 yang akan datang. Dia yakin partai yang menolak tak akan tergerus suaranya.

"Lihat nanti saja di pemilu 2019, siapa yang suaranya tergerus, siapa yang tidak lagi dapat kepercayaan rakyat," lanjut dia.

Diketahui, usulan soal dana aspirasi adalah inisiator anggota DPR RI. Namun, pada proses selanjutnya, dua fraksi, yakni Nasdem dan Hanura menolak rencana usulan tersebut.

Misbakhun menegaskan bahwa dana aspirasi merupakan salah satu cara agar para wakil rakyat benar-benar dapat menyerap aspirasi di akar rumput dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah kebijakan.
Misbakhun meyakini tak ada penyelewengan dana aspirasi oleh anggota DPR. Sebab, dana langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Tak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah lewat mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujar dia.
Nasdem Tolak

Fraksi NasDem bertahan menolak usulan UP2DP.  NasDem menilai program yang biasa disebut dana aspirasi DPR itu tak berorientasi ke rakyat.

"Di program ini, fraksi besar dengan anggota 100 akan dapat Rp2 triliun, yang hampir 100 akan dapat hampir dua triliun. Fraksi yang paling kecil cuma dapat Rp320 juta. Nah, dari metode pembagian saja program ini sudah tidak berorientasi kepada rakyat, tapi kepada anggota DPR," kata anggota Fraksi NasDem DPR Jhonny G Plate.

Jhonny mengatakan program dana aspirasi DPR itu juga tak sesuai dengan visi pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Sebab, jumlah kursi di DPR banyak berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa, sehingga dana yang akan dikucurkan tetap berada di Jawa.

 Misbakhun tak setuju dengan pendapat Jhonny. Menurutnya, program dana aspirasi DPR ini tak terkait dengan visi pemerataan pembangunan.

"Pemerataan pembangunan kita dukung sepenuhnya. Saya paham konsep Presiden mendorong pertumbuhan baru itu dari belanja modal pemerintah, program ini sama sekali tak ada kaitannya dengan belanja modal pemerintah," ulasnya. (okz/rin)