PEKANBARU (HR)-Masih rendahnya realisasi APBD Riau tahun 2015, mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Riau. Bahkan sejumlah fraksi, disebut-sebut bakal menggulirkan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Riau.

Seperti dirilis sebelumnya, hingga memasuki akhir Mei ini, realisasi APBD Riau tahun 2015 masih di bawah 10 persen. Yang berjalan sejauh ini, baru pada kisaran gaji dan belanja pegawai. Sedangkan untuk realisasi kegiatan, masih jauh dari yang diharapkan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, mendukung rencana akan digulirkannya hak interpelasi oleh beberapa fraksi di DPRD Riau.
Namun, ia mengingatkan, hak interpelasi baru bisa digulirkan setelah ada hasil rekomendasi di tingkat komisi, setelah memanggil satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau.

"Hak interpelansi merupakan hak Dewan, tapi kita kan belum menerima laporan dari masing-masing  komisi yang memanggil dinas-dinas, untuk mempertanyakan mengapa realisasi APBD masih minim atau bisa tidak dipercepat realisasinya. Kalau tidak ada jawaban, barulah kita gulirkan hak kita," terang politisi Partai Demokrat ini, Kamis (21/5).

Tidak Ada Alasan
Salah satu fraksi di DPRD Riau yang sudah bulat menyatakan akan mengajukan hak interpelasi itu adalah Fraksi Gerindra. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Husni Thamrin, pihaknya menilai tidak ada lagi alasan bagi Pemprov Riau untuk berlambat-lamat merealisasikan APBD.

"Kita tetap akan ajukan hak interpelasi seperti yang kita sampaikan. Niat kita tetap jalan dan kita sudah mendapatkan dukungan,” ujarnya.

Dijelaskannya, sejauh ini, sejumlah fraksi sudah menyatakan dukungan terhadap rencana interpelasi tersebut. Salah satunya adalah dari Fraksi Demokrat.

Namun Husni menggarisbawahi, rencana menggunakan hak interpelasi tersebut bukan berarti menyudutkan kepala daerah. Dewan hanya ingin tahu ingin tahu persis di mana sebetulnya kelemahan Pemprov sehingga realisasi APBD Riau tahun 2015 masih rendah.

"Padahal seluruh kepala dinas orang-orang yang teruji dan lulus assesment lagi. Apa lagi yang menjadi kendala," tegasnya.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan anggota Fraksi PDIP, Syafaruddin Poti. Ia menganggap apa yang menjadi rencana dari beberapa fraksi tersebut belum bisa dilakukan. Ia juga mengaku merasa aneh dengan adanya rencana mengajukan hak interpelasi tersebut.

"Aneh saja rasanya, apa yang mau diinterpelasikan, dasarnya apa. Sekarang kan mereka masih bekerja, masih banyak proyek yang belum berjalan. Kita tunggu saja mereka bekerja sampai memasuki beberapa bulan ke depan," ungkapnya. (nur)