Pemerintah Harus Solid Hadapi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah Harus Solid Hadapi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam menanggapi terkait melemahmya nilai tukar rupiah terhadap mata dolar Amerika Serikat tembus sebesar Rp16.235.

Ia mengingatkan pemangku kepentingan melakukan penanganan yang intensif supaya pertumbuhan ekonomi tetap dalam kondisi aman.

"Antarpemangku kepentingan harus solid dan saling berkoordinasi demi tercipta solusi yang mangkus," kata Cucun disela-sela Halal Bihalal di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Sabtu (20/4/2024).

"Harus ada penanganan ekstra dari pemangku kebijakan fiskal maupun moneter. Bank Indonesia harus koordinasi. Kita perlu mengambil langkah yang menumbuhkan ‘growth’ negara, dengan belanja produktif. Kita juga perlu melakukan ekspor komoditas yang mengimbangi kelemahan rupiah,” ulas Cucun.

DPR sendiri kata dia, telah meminta Pemerintah Indonesia untuk membuat langkah antisipasi supaya dampak negatif dari pelemahan rupiah bisa ditekan sehingga tidak menyengsarakan rakyat.

DPR melalui Banggar DPR RI, akan menindaklanjuti isu ini. Banggar DPR akan menyusun jadwal untuk menyelenggarakan rapat evaluasi bersama dengan pemerintah.

“Jika terjadi deviasi, maka langsung ada perubahan Undang-Undang APBN supaya tata kelola keuangan negara terjaga aman,” pungkasnya.

Sebelumnya, rupiah tertekan terhadap dolar AS pada pekan lalu karena ketegangan antara Iran dan Israel. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran publik karena bank sentral AS (The Fed) mengambil keputusan untuk bersikap ‘hawkish’.

Secara teknikal dalam basis waktu per jam, rupiah dinilai masih bergerak ke arah tren pelemahan dan sedang menguji posisi ‘support’ di garis rata-rata selama 20 jam atau Moving Average/MA20.

Walaupun begitu, jika MA20 mampu ditembus ke bawah, posisi pembalikan arah menguat potensi menguji support terdekat pada Rp16.230/US$ yang diperoleh dari garis rata-rata selama 50 jam atau Moving Average/MA 50 (*)



Tags Ekonomi