Politisi di Senayan Pertanyakan Efektivitas BPKH Kelola Dana Haji
Selly Andriany Gantina
RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mempertanyakan efektivitas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana haji. Menurut dia, seharusnya BPKH bisa mendapat nilai manfaat yang lebih besar. Sebab, uang jemaah haji sudah diinvestasikan belasan hingga puluhan tahun.
Politisi PDIP ini meminta BPKH lebih agresif dalam menginvestasikan dana haji untuk menangani polemik dana haji. Saat ini, BPKH mengelola Rp166 triliun dana haji dan Rp15 triliun diantaranya merupakan dana nilai manfaat yang digunakan BPKH untuk mensubsidi biaya haji.
“Alokasi nilai manfaat biaya haji 2023 hanya terealisasi sebesar 92%. Banyak jemaah haji yang belum masuk waktu tunggu namun sudah bisa langsung berangkat haji,” pungkas Selly dalam rapat kerja dengan Kepala BPKH dan Badan Pengawas BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menambahkan, metode investasi yang dilakukan BPKH saat ini tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya haji oleh Pemerintah Arab Saudi hingga perubahan nilai kurs. Ia mendorong BPKH untuk mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan dan membantu jemaah haji.
“Metode investasinya yang dari awal salah terdapat perbedaan antara nilai manfaat yang dipaparkan Kemenag dan BPKH. Kami dorong BPKH membuat sistem tabungan yang lebih menguntungkan,” sebutnya. (*)
Politisi PDIP ini meminta BPKH lebih agresif dalam menginvestasikan dana haji untuk menangani polemik dana haji. Saat ini, BPKH mengelola Rp166 triliun dana haji dan Rp15 triliun diantaranya merupakan dana nilai manfaat yang digunakan BPKH untuk mensubsidi biaya haji.
“Alokasi nilai manfaat biaya haji 2023 hanya terealisasi sebesar 92%. Banyak jemaah haji yang belum masuk waktu tunggu namun sudah bisa langsung berangkat haji,” pungkas Selly dalam rapat kerja dengan Kepala BPKH dan Badan Pengawas BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menambahkan, metode investasi yang dilakukan BPKH saat ini tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya haji oleh Pemerintah Arab Saudi hingga perubahan nilai kurs. Ia mendorong BPKH untuk mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan dan membantu jemaah haji.
“Metode investasinya yang dari awal salah terdapat perbedaan antara nilai manfaat yang dipaparkan Kemenag dan BPKH. Kami dorong BPKH membuat sistem tabungan yang lebih menguntungkan,” sebutnya. (*)
Tags
Ibadah Haji
Berita Terkait
- Sekjen DPR RI: Sidang AIPA Ke-44 akan Dihadiri 433 Delegasi
- Pj Wako Pekanbaru dan Bupati Kampar Sudah Ditetapkan, Senin Gubri Lantik Muflihun dan Kamsol
- Komisi X DPR Ingatkan Mendikbudristek Serius Bahas Anggaran
- Hadir Di CES 2017, Sepatu VR Taclim Tawarkan Pengalaman Navigasi Menggunakan Kaki
- Nelayan Mengadu ke DPR Minta PP 85/2021 Dicabut
- Teknologi Baterai Terbaru, Hanya Butuh Hitungan Detik untuk Pengisian Penuh dan Tahan Seminggu
