JAKARTA (HR)-Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, masih tetap bersikukuh bahwa pihaknya adalah pengurus Partai Golkar yang berhak mengikuti Pilkada serentak.

Meski sebelumnya sudah dinyatakan kalah dalam gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Agung mengatakan, putusan PTUN tersebut tidak serta merta membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Munas Jakarta.

Sebab, setelah putusan diketuk, pihaknya langsung mengajukan banding yang membuat putusan PTUN itu untuk sementara tidak berlaku.

Sementara, menurut dia, berdasarkan UU Parpol dan UU tentang Pilkada, parpol yang memiliki SK Menkumham adalah yang berhak mengikuti Pilkada.

Keyakinannya itu dilontarkannya saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (19/5). "Kita harus memiliki keyakinan kuat bahwa kita lah yang punya legalitas untuk mengikuti Pilkada," ujarnya.

Sementara itu, terkait Peraturan KPU yang mengatur mengenai parpol yang bersengketa, Agung mengaku mengandalkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang juga mengakui kubunya. Menurut dia, putusan MPG memiliki sifat final dan mengikat, sehingga sesuai dengan syarat yang dibuat KPU.

Dalam peraturan KPU, parpol yang bersengketa harus memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah melakukan islah.

"Kalau KPU tidak melihat putusan MPG sebagai suatu putusan yang bersifat inkrah, maka kita akan ajukan judicial review PKPU itu ke MK (Mahkamah Konstitusi, red)," ujarnya.

Rembuk Bersama
Sementara itu, kuasa hukum Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan Agung Laksono duduk bersama kliennya untuk membahas persiapan Pilkada. Hal itu mengingat SK Menkumham yang yang mengesahkan hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono, sudah dibatalkan PTUN Jakarta.

Selain itu, PTUN Jakarta juga memutuskan, kepengurusan sah Partai Golkar kembali pada hasil Munas Riau 2009 lalu, yang dipimpin Aburizal sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Dalam kepengurusan itu, Agung juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum.

"Jadi Agung Laksono silakan rapat sama-sama dengan ARB (Aburizal) dan Idrus dalam kapasitas sebagai Waketum untuk bahas pencalonan Pilkada yang akan datang," ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya.

Yusril menilai, dengan putusan PTUN ini, maka kepengurusan hasil Munas Riau yang memegang kendali termasuk soal Pilkada serentak pada Desember 2015. Ia mengatakan, putusan PTUN menyebutkan secara eksplisit mengenai kembalinya kepengurusan lama Golkar.

"Untuk mencegah terjadinya kevakuman kepemimpinan Golkar, maka sampai putusan ini inkrah, DPP Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau tahun 2009," ujarnya.

Sedangkan mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) berharap sengketa dua kepengurusan Golkar bisa diselesaikan usai putusan PTUN. JK menyarankan agar Golkar harus kompak agar bisa ikut Pilkada.
"Tetapi yang penting bagaimana ini kompak dulu supaya bisa masuk Pilkada," ujarnya.

Senada dengan Yusril, JK berharap Aburizal Bakrie dan Agung Laksono segera bertemu untuk menyelesaikan konflik kepengurusan ini. "Hanya bisa difasilitasi bagaimana kedua belah pihak, saya yakin dua-duanya ingin Golkar tetap berperan, hadir di setiap kegiatan apalagi Pilkada," terangnya.

Tak hanya itu, agar pertemuan itu bisa diwujudkan, JK menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator untuk mendamaikan dua kepengurusan tersebut.

Sujud Syukur
Sementara itu, pengurus DPD II Golkar Kota Dumai, langsung menggelar sujud syukur setelah mengetahui putusan PTUN Jakarta. Keputusan hakim PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie, kian memantapkan langkah partai berlambang pohon beringin itu dalam menatap Pilkada Dumai yang dihelat Desember mendatang.

Menurut Ketua DPD II Golkar Kota Dumai, Zulkifli Ahad, kemenangan kubu Ical merupakan kemenangan bersama Partai Golkar sekaligus menyatukan kembali kader partai yang sempat bersebelahan karena dualisme kepemimpinan di pusat.

"Kemenangan ini juga dapat memberi prioritas kader Golkar untuk maju di Pilkada," tuturnya.

Menurut Zul, sapaan akrab politikus yang juga maju di Pilkada Dumai 2015 ini, pihaknya akan tetap memprioritaskan kader Golkar untuk bertarung di Pilkada Dumai, Desember mendatang. "Siapa saja yang lolos verifikasi untuk maju sebagai calon di Pilkada Dumai nanti, kita siap mendukung penuh. Asal dari kader terbaik Golkar," tambahnya. (bbs, kom, dtc,zul)