Riaumandiri.co - Polres Kepulauan Meranti kembali membuat terobosan kreatif dengan menggelar Bincang-bincang Pemilu Damai atau disingkat dengan Bidai. 

Acara ini bertujuan untuk mendorong dialog terbuka, saling berbagi informasi, serta memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. 

Kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan itu dikemas dalam acara bincang-bincang santai bersama seluruh Forkopimda dan stakeholder terkait pemangku kepentingan yang ada relevansinya dengan Pemilu.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu cafe di Jalan Ahmad Yani, Kota Selatpanjang, Selasa (21/11) ini dihadiri langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SH SIk MH dan para perwira. Acara ngopi ini juga dihadiri oleh Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, Ketua Bawaslu, Syamsurizal dan perwakilan partai politik peserta Pemilu. 

Selain itu juga hadir Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan, Wakil Ketua DPRD, H Khalid Ali dan organisasi lainnya. 

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul Lapawesean mengatakan kegiatan dalam rangka Cooling System ini dilaksanakan untuk melihat kesiapsiagaan seluruh partai politik di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengikuti tahapan Pemilu tahun 2024.

Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi Forkopimda dengan harapan untuk meminimalisir konflik sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kegiatan tersebut nantinya akan rutin dilaksanakan, minimal satu kali dalam seminggu. 

"Agenda ini tidak hanya dilaksanakan dengan anggota Parpol saja, Polres Kepulauan Meranti akan membuat acara ini berkelanjutan minimal satu minggu sekali kepada masyarakat Kepulauan Meranti guna membahas perkembangan Pemilu, dan menjaga Kamtibmas agar kondusif serta menggelorakan Pemilu damai tahun 2024," kata AKBP Andi Yul. 

Kapolres pun berharap semuanya yang tergabung dalam forum Pemilu Damai ini mempunyai komitmen yang sama agar pelaksanaan Pemilu di Kepulauan Meranti bisa berjalan dengan damai dan sejuk.

Dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi yang solid antara kepolisian, KPU, Bawaslu dan partai politik dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu.

"Kami percaya bahwa kerjasama yang baik antara instansi terkait akan memperkuat demokrasi kita. Melalui agenda ini, kita dapat saling bertukar pandangan serta membahas langkah-langkah konkret untuk meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran selama masa kampanye hingga pemungutan suara," ucapnya. 

Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, menyambut baik inisiatif Polres Kepulauan Meranti untuk mengadakan acara ini.

"Kegiatan yang diinisiasi Kapolres ini merupakan langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pihak kepolisian, KPU, dan partai politik dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sehingga kita sama-sama mengetahui perkembangan situasi tahapan pemilu tahun 2024,” ungkapnya

Dikatakan Ketua KPU, kegiatan tersebut membantu pihaknya melakukan sosialisasi terkait Penggunaan Aplikasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yakni sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan auditnya. 

Sementara itu Ketua Bawaslu Kepulauan, Syamsurizal juga mengucapkan terimakasih kepada Polres Kepulauan yang telah menginisiasi agenda tersebut. 

Syamsurizal yang juga merangkap sebagai Koordinator Divisi, SDM, Organisasi, Diklat dan Datin itu mengungkapkan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu terhadap adanya suatu pelanggaran.

"Suksesnya kinerja Bawaslu tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, namun pada upaya Bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran dan suksesnya pengawasan Pemilu ini adalah ketika masyarakat dan instansi terkait terlibat aktif mengawasi tahapan Pemilu ini," ucapnya. 

Dibeberkannya, Pemilu damai bisa diwujudkan dengan bagaimana sikap penyelenggara yang harus netral. Selain itu Pemilu yang berkualitas diwujudkan dengan penyelenggara negara yang tetap bersikap netral. 

"Bagaimana Pemilu ini damai tergantung kita semuanya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara harus transparan dan netral dalam melaksanakan seluruh tahapan begitu juga dengan peserta Pemilu yang tidak melakukan intimidasi. Sementara untuk hasil pemilu yang berkualitas yakni penyelenggara negara seperti ASN, TNI dan Polri harus menjaga netralitas. Begitu juga dengan pemilih, dalam menyalurkan hak pilihnya tidak diintervensi, dipaksa dan diancam serta praktik money politik," tukasnya.

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal