RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan hingga November 2023 ini. Ia menekankan, melonjaknya harga beras akan berdampak pada masyarakat kurang mampu.

"Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga beras. Jika dibiarkan akan berpengaruh kepada kondisi pemulihan ekonomi yang tengah dibangun masyarakat," kata Puan, Senin (13/11/2023).

Kenaikan harga beras di awal bulan November 2023 ini terus menunjukkan angka tertinggi. Seperti di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, harga beras masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Kenaikan harga beras mencapai 10 persen dan membuat penjualan turun 50 persen.

Sementara itu, di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga beras di pasaran mencapai R14 ribu hingga Rp15 ribu. Kenaikan harga beras juga menjadi pemicu kenaikan harga bahan makanan lainnya di pasaran.

Puan mengingatkan agar Pemerintah untuk segera menekan harga beras di pasaran. Jika dibiarkan terus menerus akan dampak terhadap harga bahan pokok lainnya.

"Jika tidak segera distabilkan, harga-harga komoditas lainnya akan ikut berpengaruh naik dan semakin membebani masyarakat kita," ujar Puan.

Puan menyinggung langkah impor beras yang dilakukan Pemerintah guna memenuhi stok cadangan beras merupakan solusi jangka pendek.

“Kebijakan impor beras yang terpaksa dilakukan itu tidak boleh dijadikan pegangan sebagai jawaban dari permasalahan beras. Harus ada solusi yang komprehensif,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Seperti diketahui, Pemerintah secara total telah mengeluarkan penugasan impor sebanyak 3,5 juta ton selama 2023. Jumlah tersebut terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton akhir 2023. Berdasarkan informasi terakhir, realisasi impor 1,5 juta ton akhir tahun baru mencapai kontrak sebesar 1 juta ton. Kemudian penugasan impor tahun 2024, disebut mencapai 2 juta ton.

Puan juga menyoroti tentang konversi lahan pertanian yang turut berperan terhadap penurunan produksi beras. Ia meminta Pemerintah untuk lebih tegas agar lahan sawah produktif tidak lagi dikonservasi karena berdampak pada ketidakstabilan kebutuhan beras dalam negeri. 

“Ketegasan Pemerintah akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian kita. Kita tidak ingin lahan yang seharusnya memproduksi beras sebagai bahan utama pangan masyarakat Indonesia justru lebih diprioritaskan untuk ‘menanam’ beton demi keuntungan segelintir pihak,” kata Puan.

Kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir disebabkan meningkatnya harga gabah di tingkat petani dampak fenomena El Nino yang membuat musim kemarau berkepanjangan. Selain itu juga dikarenakan menurunnya produksi pertanian.

Kemudian biaya produksi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ikut mempengaruhi kenaikan harga beras. Puan menegaskan, perlu ada intervensi untuk mengatasi meroketnya harga beras yang hingga kini belum juga mereda. (*)