TEMBILAHAN (HR)–Dirasa tak memberi kontribusi, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yusuf Said, menyarankan lebih baik Dinas Perkebunan dibubarkan saja.

Pernyataan ini dilontarkannya, mengingat banyaknya perkebunan warga yang rusak tanpa ada upaya penyelamatan dilakukan instansi tersebut. Salah satunya dengan membangun tanggul.
 
"Perkebunan kelapa warga, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ancaman intuisi air laut terus menghantui para petani kelapa. Maka dari itu pembangunan tanggul tak bisa ditunda lagi dan  harus segera diatasi. Kalau tidak dikerjakan, lebih baik Dinas Perkebunan dibubarkan saja," ucap Yusuf, Selasa (28/4).

Selain itu, ia juga menyayangkan terkait kebijakan pemerintah daerah yang memangkas anggaran pada Dinas Perkebunan, dengan alasan dampak dari pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Inhil sebesar Rp280 miliar. Sementara upaya penyelamatan membutuhkan anggaran yang besar.

"Jika memang serius, dan peduli terhadap penderitaan masyarakat petani, seharusnya anggaran di instansi tersebut ditambah dan pelaksanaan pembangunan tanggul dipercepat. Jika perlu Pemda kan bisa meminjam uang di bank. Jangan yang lain dulu lah, persoalan ini lebih penting, karena menyangkut kehidupan orang banyak," ujarnya.

Dikatakan, pengesahan APBD Inhil sudah sejak bulan November lalu. Sekarang memasuki bulan kelima, Dinas Perkebunan belum juga memulai proses pelelangan untuk paket pekerjaan fisik, guna mengatasi persoalan ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, kerusakan perkebunan kelapa warga kian hari semakin parah, padahal kebun kelapa merupakan jantung perekonomian, dimana mayoritas masyarakat Inhil merupakan petani kelapa. (mg3)