RIAUMANDIRI.CO- Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2023, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Riau dipastikan aman. Hal ini disampaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut (Sumatera Bagian Utara).

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, menjelaskan untuk wilayah Riau, konsumsi BBM ditambah sebesar 5 persen dari kuota yang telah ditetapkan.

"Ketentuan ini berlaku mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023," ujar Susanto seperti dikutip dari Cakaplah.com pada Rabu (21/12).

Dijelaskan Susanto, untuk Provinsi Riau, kuota BBM jenis Pertalite setiap harinya itu adalah 2.500 Kilo Liter (KL) dan Solar 2.400 KL. 

"Maka terhitung 15 Desember hingga 8 Januari 2023 mendatang, penyalurannya ditambah sebesar 5 persen dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah, untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru)," cakapnya.

Lanjut Susanto, di momen Nataru ini Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga telah menyiapkan SPBU kantong dalam wujud mobil tangki yang disiagakan di sejumlah SPBU.

"Untuk wilayah Riau, kita menyiapkan SPBU kantong di tiga daerah, yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan kabupaten Indragiri Hilir, mengingat daerah itu merupakan jalan mudik lintas Pulau Sumatera, sehingga berpotensi adanya lonjakan kebutuhan BBM. Makanya, kita siagakan mobil tangki penuh di titik-titik SPBU lintas mudik tersebut," ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini Pertamina Regional Sumbagut juga sudah membentuk satuan tugas pengendalian dan pemantauan kelancaran penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat, satgas tersebut mulai berkerja pada 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

"Kita pastikan distribusi BBM dalam kondisi aman dan lancar serta mencukupi kebutuhan masyarakat saat Nataru," ucapnya.

Di kesempatan itu, dirinya mengimbau, masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak. Kalau memang mereka berhak menggunakan BBM bersubsidi, silahkan menggunakan dengan bijak, lakukan pendaftaran melalui mypertamina, sehingga pemerintah dan pertamina tahu konsumen yang menggunakannya.

"Sementara bagi masyarakat atau pengguna kendaraan mewah  tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, jangan merampas hak masyarakat pengguna kendaraan bersubsidi," pungkasnya.**

Sumber : Cakaplah

Editor : Wahyu Hismi