RIAUMANDIRI.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan mediasi terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Kemendagri menyebut mediasi tidak membahas soal sanksi usai M Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.

"Kita hari ini membahas tentang DBH (dana bagi hasil), tak membahas tentang sanksi. Jadi semuanya menyampaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, jadi memang harus disiapkan datanya. Jadi Kemenkeu menyiapkan tentang kewenangannya dalam menetapkan DBH. ESDM menyampaikan tentang lifting-nya, kemudian Pak Gub Riau menyampaikan tentang kondisi Riau, dan Pak Bupati menyampaikan tentang kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kememdagri Agus Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Mediasi ini dihadiri langsung Bupati Meranti M Adil, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, Dirjen Migas dan Karo Keuangan Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan jajarannya, serta Pemerintah Kepulauan Meranti.

Fatoni menyampaikan, dalam mediasi, Bupati Meranti turut menjelaskan terkait kondisi wilayahnya. Selain itu, membahas terkait proses penetapan DBH.

"Kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang memang kondisinya tertinggal. Masyarakatnya juga miskin banyak dan miskin ekstrem dan ada kebutuhan dana. Kemudian, tadi dari Kementerian ESDM menjelaskan bagaimana proses penetapan DBH dari sisi lifting-nya, jadi ada produksi ada lifting," jelasnya.

"Sementara dari Kementerian Keuangan tadi menjelaskan penetapan DBH-nya. Jadi ini macam-macam ini, Pak Gubernur juga menyampaikan kondisi data perbandingan di tingkat Provinsi Riau, tadi sudah dibahas. Kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," sambung Fatoni.

Lebih lanjut Fatoni menyebutkan, pertemuan masih akan dilanjutkan besok. Adapun yang dibahas terkait hal teknis yang akan disinkronkan dengan data.

"Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Jadi pertemuan hari ini sudah cukup dan semuanya sudah puas, besok akan dilanjutkan dengan pertemuan yang lebih detail dan lebih teknis," ucapnya.

Sebut Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil sempat melayangkan protes kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait masalah pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dinilai terlalu kecil. Bahkan Adil sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Protes ini dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12) lalu. Adil menilai jumlah penerimaan DBH tidak sebanding dengan yang dibutuhkan di Meranti.

Adil kala itu menyebutkan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen minyak naik sedikit, padahal harga dan produksi minyak di sana terus naik hingga daerahnya menjadi penduduk termiskin se-Provinsi Riau.

Bupati Meranti Ditegur Mendagri Tito

Bupati Adil mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian setelah menyebut Kemenkeu berisi iblis. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar Suhajar.

Suhajar juga banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, menurut dia, seharusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tutur Suhajar.