RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru fraksi PDI-P, Ruslan Tarigan meminta sekat-sekat jalan dalam kota segera dibuka. Salah satu kebijakan pascaberlakunya PPKM Level 4 itu dianggapnya tak berguna. Alih-alih solusi agar masyarakat tidak berkerumun, akibatnya justru muncul kemacetan di mana-mana. Tentu saja, membuat potensi penularan Covid-19 tetap tinggi. 

"Dari awal kita sudah tidak sepakat sekat-sekat di tengah kota ini. Tapi di perbatasan diperketat. Dokternya, swabnya, ditanya kepentingannya. Di perbatasan. Itu yang perlu. Bukan di kota. Tidak efisien itu. Tidak ada hubungannya sama turunnya angka Covid-19. Malah macet di mana-mana," ujarnya kepada Riaumandiri.co, Senin (16/8/2021). 

"Kita sudah minta sama Pemko, tapi buktinya diabaikan. Dibuat sekat-sekat gitu, harapannya agar orang di rumah, tapi tidak dibarengi kompensasi. Alasannya enggak ada duit. Ngapain? Mau disuruh mati masyarakat? Makanya sampai muncul PPKM alias pelan-pelan kita mati," tambahnya. 

Ruslan menjelaskan, inti dari perang melawan Covid-19 adalah kebersamaan. Menurutnya, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah disiplin mengimbau masyarakat agar disiplin menjaga protokol kesehatan. Selalu datangi rumah makan, tempat-tempat keramaian, untuk mengingatkan jangan pernah kendor menjaga kesehatan. 

"Semua dipaksa berhenti, juru parkir itu tidak ada yang parkir mau makan apa keluarganya? UMKM kecil-kecil itu, mau gimana? Kompensasi enggak ada. Apalagi pekerja seni, jualan-jualan kecil, gimana mereka hidup?" katanya. 

"Kita ini mengurus masyarakat, bukan mengangon kambing. Enggak bisa pakai istilah 'pokok e'. Kita harus bersama, libatkan semua. Tokok agama, tokoh masyarakat. Pendekatannya harus hati. Kita paham aparat petugas itu capek, ya makanya sama-sama biar enggak capek. Ini kan musuh bersama. Kita ini pahlawan untuk keluarga kita masing-masing. Kita juga enggak mau aparat, petugas, pemerintah sakit keluarganya. Makanya intinya pendekatan hati, pemahaman," tambahnya.

Sementara, gejolak mulai muncul di tengah masyarakat. Pada Selasa (10/8) lalu ratusan pedagang di Sukaramai Trade Center (STC) mengibarkan bendera putih tanda matinya mata pencaharian mereka akibat kebijakan PPKM yang tidak berpihak kepada para pedagang. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk berisi kecaman.

Puluhan bendera putih ditancapkan di depan gedung STC. Dua spanduk berukuran besar bertuliskan 'pelan-pelan kami mati' dibentangkan. Di spanduk itu juga pedagang mempertanyakan perhatian dari pemerintah.

Perwakilan pedagang STC, Toni menyebut mereka sudah tidak tahan lagi dengan pemberlakuan pembatasan yang mengakibatkan usaha mereka tutup.

"Bentuk (penolakkan) perpanjangan PPKM yang dilayangkan pemerintah pusat dan pemko," jelasnya.

Selama diberlakukan pembatasan, menurut Toni, mereka selalu patuh pada aturan yang dikeluarkan. Namun, mereka sudah tidak tahan lagi jika usaha mereka terus dikorbankan.

"Ini merasa ada keanehan, seperti kami berdagang di sini, kalau disebut esensial kami esensial juga. Kalau prokes kami terapkan juga, kenapa kami dikorbankan?" keluhnya.

Mereka menuntut akan perhatian dari Pemko Pekanbaru untuk mencari solusi terhadap usaha mereka yang terhenti akibat PPKM Level 4 yang sudah masuk tahap ke-3 ini.

"Mana pemerintah kami? Mana? Perhatiannya mana? Kalau tutup kami bisa makan kain ya tak apa, ini tidak bisa, mau makan apa kalau kami tutup? Kayak gimana kami? Carikanlah solusinya," tegasnya.

Selain pedagang, kelompok mahasiswa pada Jumat (6/8) juga telah melayangkan protes dengan berencana menggelar aksi demonstrasi. Rencananya aksi bakal dipusatkan di simpang empat SKA Pekanbaru pada pukul 14.00 WIB. Mereka akan melakukan teater pedagang dan aparat, serta tabur bunga. 

Sekjen BEM Universitas Muhamadiyah Riau (Umri), Zikri mengatakan ada tiga tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Tuntutan pertama adalah menolak penerapan PPKM dan sejenisnya yang berketerusan.

Kedua, terapkan pemerintah diminta segera terapkan new normal tanpa menunggu vaksinasi. Dan ketiga, pemerintah harus bertanggung jawab atas makin gawatnya imbas pandemi Covid-19.

“Kami juga sudah mengunjungi ojek online dan UMKM. Masyarakat banyak yang menolak penerapan PPKM," katanya.

"Pemerintah sudah melewati batas, jadi kami menuntut konsep new normal. Namun meskipun penerapan new normal harus tetap jalankan protokol kesehatan," lanjutnya.

Meski begitu, sama seperti aksi pedagang, aksi para mahasiswa dibubarkan aparat kepolisian karena dianggap punya potensi menyebarkan Covid-19 dengan berkerumun. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah pada Senin (9/8) meminta PPKM dihentikan. Menurutnya, pemberlakuan pembatasan di Pekanbaru tak membuahkan hasil, bahkan hanya merugikan masyarakat saja. 

"Dari awal kita tidak setuju pemberlakuan PPKM ini karena merugikan masyarakat, pedagang juga mengeluh ke kita tidak bisa berjualan lagi. Tidak hanya itu, penyekatan beberapa jalan juga menyusahkan masyarakat, jika alasan untuk menekan penyebaran Covid-19 cara ini kita nilai tidak efektif," kata Fathullah.

"Untuk mengantisipasi Covid-19 itu menindak orang-orang yang berkerumun, tidak memakai masker itu yang perlu didisiplinkan, dan saya kira lebih akurat lagi," tambah Fatullah. 

Selain dari mahasiswa, pedagang, dan anggota dewan, para pengamat di Pekanbaru juga mengkritisi penerapan PPKM dan penyekatan jalan. Aidil Haris, misalnya. Pengamat Komunikasi Politik Umri ini mengatakan penyekatan jalan-jalan di kota sebagai manifestasi PPKM level 4 pada kenyataannya jauh dari tujuan yang diharapkan, alias justru membuat kemacetan di mana-mana. 

"Sekarang kan upaya pemerintah itu membatasi masyarakat supaya tidak terlalu sering berinteraksi. Hanya saja kebijakan penyekatan titik koordianat menimbulkan polemik. Jalanan-jalanan yang menjadi alternatif justru menimbulkan kerumunan dan macet. Nah ini masalah baru," katanya, Kamis (12/8/2021).

Pemko dan Satgas Covid-19 harusnya melakukan evaluasi terhadap efek penyekatan. Ia menilai pemerintah seakan tidak memahami kondisi di lapangan dan tidak ada bentuk aksi yang lebih implementatif.

"Nah, sekarang pertanyaannya apakah pemko dan Satgas Covid-19 memahami kondisi di lapangan hari ini? Apakah mereka mengevaluasi? Saya yakin mereka paham tapi dianggap anggin lalu dan tidak dijadikan persoalan mendasar. Tak pernah mereka melakukan evaluasi terhadap penyekatan ini," tuturnya.

Sementara, ketidakefektifan PPKM level 4 dengan penyekatan jalanan juga diakui Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Ia bahkan mengatakan mobilitas masyarakat hanya turun 10 persen. 

"Ada banyak persoalan yang saya dengar dari masyarakat soal penyekatan. Selain itu, penyekatan ini melahirkan banyak jalan pemukiman yang macet. Jika istilah saya, banyak bocornya penyekatan ini," kata Firdaus dalam rapat evaluasi PPKM Level 4 bersama Forkopimda, Selasa (10/8/2021) dikutip dari Cakaplah. 

"Pekanbaru dalam evaluasi itu, menurut pantauan tim satgas nasional, penyekatan-penyekatan yang kita lakukan selama dua kali ini, itu mengurangi lalu lintas hanya kurang dari 10 persen. Artinya masyarakat kita bergeraknya sangat kencang," tambahnya. 

Dari pantauan di lapangan, penyekatan jalan hanya maksimal di pusat kota saja. Sedang di perbatasan, misal di depan UIN Suska Riau, yakni perbatasan Bangkinang-Pekanbaru, hanya dilaksanakan pada malam. Itu pun tidak setiap hari. Sisanya, masyarakat dengan bebas mondar-mandir tanpa penjagaan. 

"Pemerintah pandai mengeluarkan regulasi, tapi tidak menyesuaikan dengan yang ada di lapangan. PPKM ini bukan mempermudah masyarakat kutengok. Pedagang kecil mati usahanya, macet di mana-mana. Kayak enggak ada guna PPKM ini. Udah dipakai upaya lockdown, PSBB. Ni ya PPKM level 4 sampai 100 pun enggak selesai-selesai masalah Covid-19 ini," ujar warga Panam, Eka. 

"Disuruh vaksin? Tapi stok vaksin kadang ada kadang enggak. Ini yang buat masyarakat muak dengan pemerintah," tambahnya.

PPKM level 4 di Pekanbaru sudah memasuki tahap ke-3. Kebijakan ini akan berakhir pada 23 Agustus nanti. Dengan semua polemik dan ketidakefektifan ini, masihkah pemerintah melanjutkan hingga tahap-tahap selanjutnya?

Reporter : Tim Redaksi

Editor : M Ihsan Yurin