BENGKALIS (HR)– Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh minta kepada kepala desa/lurah, anggota Badan Permusyawaratan Desa  dan camat untuk proaktif menginventarisir isu-isu aktual. Langkah ini penting sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Demikian diungkapkan Bupati Bengkalis, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat se-Kabupaten Bengkalis, di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota, Rabu (8/4/2015). Rakor dihadiri Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi, Kapolres Bengkalis, AKPB A Supriyadi, Kajari Bengkalis, Mukhlis, Sekda Bengkalis, Burhanudin, Kepala BPMPD Bengkalis, Ismail dan kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Diungkapkan Herliyan, berbagai isu aktual yang harus menjadi perhatian serius di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, meliputi program pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bengkalis di masa yang akan datang. Kemudian menyangkut, keamanan dan ketertiban masyarakat, kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Termasuk juga persiapan menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati pada bulan Desember mendatang.

“Saya berharap seluruh kepala desa, lurah, anggota bpd, dan camat, selain harus dapat menjadi panutan dan senantiasa memberikan menjadi pelayanan terbaik kepada masyarakat, juga peka dan tanggap terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian, dapat melakukan berbagai upaya antisipasi dini,” ungkap Herliyan.

Sejauh ini Pemkab Bengkalis telah melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tak dipungkiri, dalam pelaksanaan pembangunan masih ditemukan kendala-kendala. Makanya, rapat koordinasi ini dipandang perlu, sebagai wahana koreksi dan menerima masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan dimaksud.“Karena itu, saya berharap kepala desa/lurah, BPD, dan camat, agar dapat menyampaikan laporan secara detil mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi,” ujar Herliyan.

Di samping itu, Herliyan mengatakan, kepala desa, lurah, BPD, dan camat dituntut untuk secara proaktif melakukan sosialisasi terhadap program-program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Hal ini penting, karena informasi tentang program dan arah kebijakan pembangunan sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. (man)