RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, stunting bukan hanya masalah sektor kesehatan, namun juga terkait dengan akses pangan, layanan kesehatan dasar, ekonomi, termasuk pola pengasuhan anak. Untuk itu, mengatasi stunting ini harus melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia menjelaskan, sektor kesehatan hanya 30 persen penyebab tingginya angka stunting, sedangkan 70 persen lagi terkait sektor lain yang dibidangi OPD terkait.

"Maksudnya, lingkungan tempat tinggal, kebersihan, ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap stunting ini. Bagaimana dia mau makan makanan bergizi kalau dia enggak punya uang, bagaimana anak tumbuh standar kalau dia tidak makan ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, karena ekonominya tidak bagus, sedangkan orang dengan ekonomi mampu saja masih terjadi stunting apalagi orang tidak mampu," kata Mimi.

Pemerintah, lanjut Mimi, telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam mengatasi kasus stunting yang tergolong cukup tinggi di Provinsi Riau. Pokja yang diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau itu melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, LKKBN, dan Dinas Ketahanan Pangan.

"Jadi, semua lintas sektor harus bergerak, termasuklah peran media menginformasikan kepada masyarakat," tambah Mimi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tahun 2019 jumlah balita penderita stunting di Riau mencapai 16.275 orang.

Angka itu diyakini akan bertambah sebab balita yang telah diukur berdasarkan ukuran Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) baru 149.280 dari 601.000 balita, atau baru seperempatnya.

Melihat tingginya angka stunting di Provinsi Riau, Mimi mengajak masyarakat lebih memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi keluarga khususnya ibu hamil dan bayi.

"Untuk menekan jumlah stunting di Riau, mari perhatikan pola makan kita. Stunting terjadi diakibatkan pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur," kata Mimi. 

Selain itu, dia menganjurkan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah agar pertumbuhan bayi yang dikandungnya tidak terganggu.

Mimi menambahkan, pada 2018 daerah yang menjadi lokus penanganan intervensi stunting yaitu Kabupaten Rokan Hulu, 2019 ditambah Kabupaten Kampar, dan 2020 Meranti, Pelalawan, dan Rokan Hilir.

"Di tahun 2021 semua kabupaten menjadi lokus pengangan intervensi stunting," kata Mimi. 

Reporter: Rico Maridanto

Editor : Nandra F Piliang