PASIR PENGARAIAN (HR)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (18/3) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016. Dalam laporannya Bappeda mengatakan pemenuhan insfrastruktur dan pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan merupakan rencana kerja Pemkab Rohul tahun 2016.

Kegiatan yang digelar di Hal Masjid Agung Madani Islamic Centre dihadiri Bupati Rokan Hulu, Achmad, Wakil Bupati Hafith Suukri, Pimpinan DPRD Rohul Hardi Candra, beserta sejumlah anggota DPRD Rohul lainnya, Kepala Bappeda Riau, Perbankan, Camat, Forkompinda Rohul, Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang ada dilingkungan Pemkab Rohul, dan para stake holder.

Dijelaskan Kepala Bappeda Rohul, Nifzar, Musrenbang Kabupaten Rohul tahun 2015 bertujuan untuk merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu. Cakupan musrenbang antara lain, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kebijakan keuangan daerah prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Menurutnya, penyelenggaraan musrenbang kemarin dilaksanakan guna penajaman terhadap isu strategis pembangunan dan penyepakatan terhadap rancangan program atau kegiatan yang telah dibahas sebelumnya pada forum SKPD. Hal tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan output dan outcome pelaksanaan musrenbang di kabupaten agar perencanaan benar-benar dikendalikan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui perhitungan yang cermat dan memperhatikan kemampuan anggaran (budget driven) serta berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(gus)

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Nifzar, tema pembangunan daerah Kabupaten Rohul tahun 2016 adalah “Pemenuhan Infrastruktur Dan Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh dan Berkelanjutan”. Menurutnya capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu selama ini menunjukkan hasil sangat gemilang.

Beberapa indikator keberhasilan Kabupaten Rokan Hulu, lanjut Nifzar, antara lain, pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami peningkatan dari 7,48 persen di tahun 2012 menjadi 7,54 persen di tahun 2013. Kemudian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga berlaku tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp31.503.869,08 pada tahun 2012 menjadi Rp33.782.849,27 pada tahun 2013. Selanjutnya persentase kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 13,2 persen menunjukkan penurunan pada tahun 2013 menjadi 10,86 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen.

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 58,48 persen pada tahun 2012 menjadi 59,81 persen pada tahun 2013 dari total penduduk usia kerja sedang aktif secara ekonomi. Terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,62 pada Tahun 2012 menjadi 73,87.

“Untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, diharapkan untuk mencari dan mengejar peluang yang ada, baik dana yang bersumber dari APBD Propinsi, APBN maupun loan dari luar negeri. Ini merupakan tugas yang berat dan penuh tantangan yang harus kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat ke depan,” harap Nifzar. (gus)