ASITA Riau Tolak Program Umrah Digital Pemerintah
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau dengan tegas menolak program kebijakan pemerintah yang akan melakukan kerjasama program umrah digital. Program ini sudah termaktub dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah diyakini akan merugikan banyak pihak, terutama para pengusaha travel umrah.
"Perjanjian kerjasama umrah digital ini merupakan bentuk sikap dari pemerintah yang enggan merangkul para pengusaha biro perjalanan umrah Tanah Air," ujar Dede, Kamis (18/7/2019).
Padahal menurutnya pemerintah harusnya merangkul dan bekerjasama dengan Perusahaan Biro Perjalanan Tanah Air serta memperhatikannya, bukan malah memperbesar usaha yang sudah besar. "Ini tidak. Tentu kami menolak dengan tegas," ungkapnya.
Disampaikan Dede lagi, ada dua unicon yang akan menggarap umrah digital, yakni Tokopedia dan Traveloka. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan secara jelas bahwa penyelenggaraan Umrah dan Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam.
"Pangsa pasar 4 juta jamaah umrah yang sebelumnya dikelola sekitar 3.000 perusahaan, sangat memungkinkan akan dimonopoli oleh dua unicon tersebut. Dimana para investornya didominasi oleh pihak-pihak asing dan belum tentu muslim. Hal ini tentu bertentangan dengan dasar hukum yang telah ada, khususnya Undang-Undang tentang umrah," tegasnya.
Menurut Dede, program umrah digital sejatinya merupakan ancaman nyata bagi perusahan biro perjalanan wisata wabilkhusus yang konsen pada perjalanan umrah. Meski program tersebut hingga saat ini belum diterapkan.
Dia menuturkan, hal seperti ini tidak jauh berbeda dengan pemerintah membuka akses kepada perusahan star-up di sektor perjalanan wisata yang membuat banyak perusahaan biro perjalanan wisata di tanah air harus gulung tikar. Kondisi yang sama sangat mungkin terjadi pada perusahaan biro perjalanan umrah.
"Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan usaha kalau semuanya diambil alih oleh pemerintah," pungkasnya.
.jpeg)
