RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Provinsi Riau menjadi salah satu Provinsi dalam menunjukkan komitmen pencapaian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) se-Indonesia, bila dibandingkan dengan Provinsi lain yang baru menjalankannya. 

Demikian disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas Nur Hygiawati Rahayu, saat menjadi narasumber pasa acara forum komunikasi daerah 'Percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak' yang juga dihadiri Kementerian Komunikasi dan lnformatika beserta Kantor Staf Presiden, dan Pemprov Riau, Kamis (6/12/2018) di Hotel Premier, Pekanbaru. 

“Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGS. Riau sebagai provinsi pertama yang telah menetapkan rencana aksi daerah TPB SDGs tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018,” ujar Nurhigiawati.

Dijelaskannya, Indonesia adalah salah satu negara yang menginisiasi, TPB/SDGS, dan kini telah menjadi role model bagi negara lain di dunia karena partisipasinya yang aktif dalam meluksanakan 'l'PB/SDGS. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan TPB/SDGs juga mendapat apresiasi tinggi dari dunia internasional. 

“Salah salu bentuk komitmen Presiden dan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang menjamin prinsip inklusivitas dijalankan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mulai Clari tingkat nasional hingga daerah,” ungkap Nurhigiawati. 

Kunci keberhasilan implementasi TPB/SDGs dipegang oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota. Tercatat sampai saat ini, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi telah menyelesaikan rencana aksi TPB/SDGS.

Sementara itu, tanaga ahli utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menambahkan, rancangan TPB/SDGS disusun melalui pendekatan partisipatoris dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, dan akademisi. 

“Dalam proses penyusunanya, para pemangku kepemimpinan daerah diberi ruang untuk merencanakan pembangunan daerah mereka, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerinlah kabupaten/kota masih tetap perlu melakukan pematauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs,” jelas Abetnego. 

“Untuk itu, diperlukan kelengkapan data, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari Pemerintah dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs. Capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengimegrasian tersebut,” tambahnya.

Terpisah, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Riau, Rahmad Rahim mengatakan, Pemprov Riau telah menjalankan program tersebut sehingga telah mengkolaborasikan RPJMD dengan RPJMN. Namun masih perlu ketegasan lagi dari pemerintah dalam menyalurkan anggaran.

“Kita sudah mengimplementasikannya lima tahun ini. Dengan mempersiapkan RPJMD sejalan dengan RPJMN, sehingga akan sejalan dalam pembangunan,” kata Rahmad Rahim.

Hadir pada acara tersebut sebanyak 150 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaku dunia usaha serta akademisi. 

 

Reporter: Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang