Bagaimana PBNU Bisa Tahu?, Cuitan 'Organisasi Sesat' Dihapus Dubes Saudi 

Bagaimana PBNU Bisa Tahu?, Cuitan 'Organisasi Sesat' Dihapus Dubes Saudi 

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes keras tweet milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang menyinggung Reuni 212 dengan dikaitkan pada peristiwa pembakaran bendera HTI yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana PBNU bisa tahu ada cuitan tersebut karena sudah dihapus dari akun yang diduga milik Dubes Saudi?

"Kami sebenarnya ada tim siber juga," kata Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Selasa (4/12/2018) malam.

Masduki mengatakan tim siber itu terus bekerja. Tim siber ini bekerja untuk menyebarkan Islam yang ramah. Selain itu, tim ini juga bekerja untuk memantau isu-isu yang dipakai untuk mengadu domba antar-muslim.


"Tim siber yang terus bekerja. Dan kami tidak mau kalau dikuyu-kuyu, diadu domba, kami tidak mau seperti itu. Tapi semua, saudara kami yang muslim, kami tidak mau diadu domba. Intinya itu," ucapnya.

Dia mengatakan tim siber ini juga melakukan penelusuran terhadap siapa saja orang-orang yang bermain isu-isu bahkan hingga ke sumber penyebar isu termasuk akun penyebar hoax.

"Kami juga tahu dari mana sumber-sumber yang suka bikin hoax, misalnya. Siapa yang lakukan serangan ke PBNU, itu kami mencari tahu," kata Masduki.

PBNU menilai tweet dari Dubes Saudi masuk ke dalam kategori pelanggaran keras diplomatik karena mencampuri urusan negara lain. Dalam jumpa pers sebelumnya, PBNU meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Dubes Saudi sebagai bagian dari sanksi atas tindakan yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.

Selain itu, PBNU juga meminta Dubes Saudi memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut. Masduki mengatakan jika hal ini dibiarkan berlarut, maka akan semakin banyak isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan beredar di masyarakat.

"Orang bilang ini kan jamannya post-truth ya, jaman pasca-kebenaran, katanya. Jadi yang ada bukan kebenaran, tapi yang benar adalah opini di media sosial. Opininya pakai cyber army lagi," tuturnya.

Masduki menegaskan PBNU tak punya masalah dengan Reuni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) lalu. Dia mengatakan tweet Dubes Saudi itu seolah membenturkan PBNU dengan orang yang hadir di Reuni 212.

"Bukan, ini sebenarnya bukan soal kebakaran jenggot. Tapi ini ada urusan 212 tapi itu adalah urusan 212 kan juga urusan orang bereuni. Tidak ada urusan dengan PBNU. Nggak ada hubungan dengan PBNU. Karena yang ikut reuni itu juga ada umat Islam yang mungkin ada sebagian juga orang PBNU juga," ucap dia.

"Loh kenapa itu dihubungkan dan dibenturkan. Ada orang nge-tweet yang seolah dibenturkan antara orang 212 dengan PBNU. Apa hubungannya? Kan nggak benar itu orang yang menghubung-hubungkan seperti itu. Dan yang nge-tweet itu justru orang asing. Kemudian kebetulan juga seorang diplomat. Lantas, banyak orang yang lantas 'ini kenapa kita diadu domba sama orang asing?'. Begitu akhirnya, kan nggak benar seperti itu," sambung Masduki.

Sebelumnya diberitakan, selain PBNU, GP Ansor juga protes atas cuitan Dubes Saudi. GP Ansor lalu mengirim surat ke Kemlu yang isinya meminta agar Dubes Saudi memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas cuitan tersebut.

Sementara itu, pihak Kemlu menyesalkan cuitan Dubes Saudi. Kemlu menyebut substansi pernyataan Dubes Saudi tidak tepat.

"Menyesalkan pernyataan dalam sosmed Dubes Saudi. Substansi pernyataan sosmed Dubes Saudi tidak tepat. Secara etika, penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ujar juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/12).

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan Kemlu telah memanggil Wakil Dubes Saudi pada Senin (3/12). Sebab, Dubes Saudi tengah berada di luar negeri. Tata mengatakan Kemlu mengambil tindakan sebelum PBNU dan GP Ansor menyampaikan protes atas cuitan Dubes Saudi.

"Pimpinan perwakilan tertinggi jika tidak ada Dubes ditempat adalah kuasa usaha sementara dalam hal ini Wakil Dubes. Dubes saat ini ada di luar negeri," ucap Tata.