Penyerapan APBD Inhu Tahun Anggaran 2016 Capai 94,47 Persen

Penyerapan APBD Inhu Tahun Anggaran 2016 Capai 94,47 Persen
RENGAT (RIAUMANDIRI.co) - Realisasi penyerapan anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 mencapai 94,47 persen. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati H Khairizal, dalam rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembahasam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhu tahun 2016, Kamis (13/7/2017).
 
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Inhu tersebut, Wabup Khairizal juga menyerahkan naskah Rancangan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhu tahun 2016 kepada Ketua DPRD Inhu, Miswanto.
 
Rapat Paripurna tersebut diikuti 24 dari total 40 anggota dewan dan turut mengagendakan penyerahan ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Inhu.
 
Hadir dalam kesempatan itu, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Mujibburahman Hadi, Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari, Kajari Inhu Supardi, Plt Sekda Inhu Hendrizal serta sejumlah Pimpinan BUMN dan BUMD serta para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu lainnya.  
 
Dalam pidatonya, Khairizal menyampaikan bahwa mengacu pada permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan dan penatausahaan pelaksanaan APBD tahun 2016 Pemkab Inhu telah menyajikan laporan keuangan berbasis aktual.
 
"Termasuk pencapain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Riau beberapa waktu lalu," katanya. 
 
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa hal terkait gambaran umum tentang laporan keuangan Pemkab Inhu terhadap realisasi APBD tahun 2016, diantaranya, terkait arah peningkatan pendapatan daerah yang difokuskan pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah.
 
Diketahui, berdasarkan hasil audit BPK-RI perwakilan Provinsi Riau selama 2016, besaran pendapatan daerah yang dapat direalisasikan mencapai 1,3 triliun rupiah lebih atau setara dengan 94,47 persen. Realisasi itu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 
"Sementara untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, pada tahun 2016 terealisasi sebesar 1,4 triliun rupiah lebih atau setara 92,7 persen," terangnya.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 14 Juli 2017
 
Reporter: Eka BP
Editor: Nandra F Piliang