JAKARTA (riaumandiri.co)-TNI menghentikan kerja sama militer dengan Australia karena beberapa insiden yang menghina Indonesia. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengajak masyarakat mempercayai sikap yang diambil Presiden Joko Widodo.

"Karena saya tidak fokus pada apa yang terjadi, saya selalu percaya, presiden bangsa ini akan mengambil sikap yang terbaik," kata Prabowo seusai rapat akbar DPD Gerindra DKI di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (8/1).

Menurutnya, pemerintah pasti menimbang baik dan buruk dari keputusan menghentikan kerja sama militer dengan negara tetanga itu. Prabowo  percaya Presiden Jokowi paling tahu konsekuensi dalam mengambil keputusan tersebut.

"Jadi institusi yang masih dipercayai, kita ikuti saja. Saya kira beliau yang paling tahu ya," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyinggung bangsa asing karena kerap menghina dan menganggap bangsa Indonesia bisa dibodoh-bodohi. Bahkan tidak cukup menghina rakyat Indonesia, tapi  bangsa asing lain juga kerap menghina para pemimpin di Indonesia.

Menurutnya, bangsa asing menganggap pemimpin di Indonesia bisa dibohongi dan dibeli. Ia menilai kondisi ini sangat tidak baik untuk bangsa Indonesia dan juga generasinya.

"Rakyat kita, rakyat Indonesia dianggap bodoh, dianggap bisa dibohongi. Bangsa Indonesia, termasuk tidak hanya rakyatnya tetapi pemimpinnya. Pemimpin-pemimpin Indonesia dianggap, dinilai bisa dibeli saudara sekalian," ujarnya.

Maka dari itu, untuk menegakkan kembali martabat bangsa, dia meminta para kader Partai Gerindra untuk berjuang keras mengembalikan harga diri bangsa Indonesia yang diinjak-injak oleh bangsa asing.

Namun Prabowo enggan ajakannya untuk mengembalikan harga diri bangsa itu disebut makar. Sebab menurutnya perjuangan Partai Gerindra selalu di atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan Gerindra tidak akan pernah setuju bangsa asing mencampuri apalagi mengakali UUD 1945.

Sebelumnya, terkait penghentian sementara kerjasama tersebut, Presiden
Jokowi menegaskan Indonesia dan Australia sudah sepakat saling menghormati dan tidak campur soal urusan dalam negeri masing-masing. Kesepakatan tersebut harus dihormati.

"Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu," ujar Jokowi ketika itu.

Untuk itu, lanjut Jokowi, dia telah memerintahkan Panglima TNI dan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait dengan masalah tersebut. Sebab, masalah ini, menurutnya, tak hanya soal operasional, tapi juga menyangkut prinsip negara.

Lalu, apakah penghentian kerja sama itu harus seizin Presiden?

Jokowi tak memberi jawaban tegas soal ini. Dia hanya mengatakan sudah menerima laporan mengenai permintaan dari TNI untuk penghentian kerja sama tersebut.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, penghentian kerja sama militer antara Indonesia dan Australia itu dipicu pengalaman pelatih Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia dan menemukan bahan pelatihan 'yang menjelek-jelekkan TNI serta menemukan tulisan lain yang isinya menghina lambang negara Pancasila, yang dipelesetkan menjadi Pancagila.

"Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang dipelesetkan jadi Pancagila," ujar Gatot Kamis (5/1) lalu. (bbs, dtc, rol, ral, sis)