PEKANBARU (riaumandiri.co)-Antisipasi kasus demam berdarah denque yang diperkirakan akan muncul, pemerintah kota perlu mempersiapkan langkah. Meski disetiap satuan kerja, khususnya di Dinas Kesehatan, ada pemangkasan anggaran, namun penanganan DBD perlu antisipasi awal yang harus dipersiapkan, agar kasus yang pernah menjadi kejadian luar biasa tersebut tak lagi terjadi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, pada wartawan, Senin (8/8). "Tujuannya tak lain mencegah berjangkitnya DBD di Kota Pekanbaru, dengan cara pencegahan dan penanganan jika sudah terjangkit DBD, perlu penanganan jitu dari Pemko, khususnya Diskes," paparnya.

Sigit Yuwono, kembali mengatakan, Pemko Pekanbaru, khususnya Satker terkait perlu berperan agar DBD tidak menjadi momok tahunan. Selain itu, katanya, yang sangat penting adalah pro aktif dari masyarakat.

"Jika diakui Diskes adanya kendala soal anggaran atau pemangkasan anggaran, tentu perlu dicarikan solusi, seperti halnya melakukan imbauan pada masyarakat agar dapat menjaga kebersihan, dan diimbau sedini mungkin agar warga tetap waspada. Utamanya pada wilayah dengan rekam jejak sudah pernah KLB, atau wilayah dengan potensi DBD besar tiap tahun. Jadi intinya tidak pasrah begitu saja," kata Sigit.

Dikatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, selain sosialisasi dengan cara imbauan pada masyarakat, juga perlunya pelayanan bagi masyarakat di tingkat puskesmas. "Harus sejalan, peran serta masyarakat dengan pemerintah. Setidaknya pemerintah telah melakukan antisipasi dengan pengalaman sebelumnya.

Artinya tidak ada alasan kurangnya anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab pemeritah dalam melindungi masyarakat," sebutnya.
Pasalnya, berbagai kasus yang terjadi perlu ada langkah termasuk salah satunya fogging. "Namun fogging sifatnya hanyalah praktis sementara, yang utama pencegahan. Kalau warga sadar, maka semua bisa ditanggulangi. Sebagai langkah antisipasi penyelamatan DBD perlu kesadaran tersebut," imbuhnya. ***